Pimpinan KPK Tolak Pengunduran Diri Brigjen Asep Guntur

Jakarta, tvOnenews.com -  Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan pengunduran diri Asep Guntur Rahayu dari jabatan Direktur Penyidikan sekaligus Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi. Ditolaknya pengunduran diri tersebut, Asep Guntur tetap menduduki dua jabatan itu. 

"Hari ini, tadi pimpinan sudah mendisposisi sepakat menolak pengunduran pak Asep. Artinya pak Asep tetap menjadi Dirdik dan juga Plt Deputi Penindakan, bersama-sama kita," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/8/2023). 

Pengunduran diri Asep Guntur itu diduga berkaitan dengan polemik operasi tangkap tangan (OTT) perkara suap di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) yang menjerat Kabasarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Asep mengundurkan diri dari KPK melalui pesan WhatsApp. Ia meminta maaf kepada rekan-rekannya dan anak buahnya di KPK.

"Sehubungan dengan polemik terkait OTT di Basarnas dan hasil pertemuan dengan jajaran POM TNI beserta PJU Mabes TNI. Dimana kesimpulannya dalam pelaksanaan OTT dan penetapan tersangka penyidik melakukan kekhilapan, sebagai pertanggung jawaban saya selaku Direktur Penyidikan dan Plt Deputi Penindakan dengan ini saya mengajukan pengunduran diri," bunyi pesan tersebut.

Dalam pesan itu juga disebutkan bahwa alasan Asep mengundurkan diri, karena dinilai gagal menjadi pemimpin bagi anak buahnya dalam melakukan penyidikan perkara korupsi.

"Karena itu bukti saya tidak mampu mengemban amanah sebagai Direktur Penyidikan dan Plt Deputi Penindakan," lanjut pesan tersebut.

Asep mengajukan surat resmi pengunduran dirinya, dari KPK pada Senin (31/7). "Percayalah, apa yang saya dan rekan-rekan penyelidik, penyidik dan penuntut umum lakukan semata-mata hanya dalam rangka penegakkan hukum untuk memberantas korupsi," tutup pesan itu.

Sebelum Asep memutuskan mengundurkan diri, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengaku khilaf telah menetapkan dua Anggota TNI sebagai tersangka. Kedua Anggota TNI yang ditetapkan tersangka tersebut yakni Kepala Basarnas (Kabasarnas) periode 2021-2023 Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC).