Situasi Iran Mencekam, DPR Desak Kemlu Segera Ambil Langkah Antisipasi Lindungi WNI

Jakarta, tvOnenews.com - Gelombang demonstrasi rusuh yang menjalar ke sejumlah kota besar di Iran memunculkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di sana.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, situasi keamanan yang kian tidak menentu itu menuntut kesiapsiagaan nyata negara, bukan sekadar pemantauan situasi.

Dave menegaskan, kondisi di Iran harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memastikan perlindungan WNI berjalan optimal.

Ia mengingatkan bahwa perlindungan WNI di luar negeri merupakan mandat konstitusional yang tidak boleh diabaikan, terutama di tengah eskalasi keamanan.

“Situasi yang terjadi di Iran tentu menjadi perhatian serius kita semua, khususnya terkait keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di sana. Komisi I DPR RI senantiasa menekankan bahwa perlindungan WNI di luar negeri merupakan mandat konstitusional yang harus dijalankan secara optimal oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan diplomatik kita,” ujar Dave Laksono, Minggu (11/1/2026).

Dave menilai, dalam situasi yang penuh gejolak, pemerintah tidak boleh bersikap reaktif.

Ia mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) segera mengambil langkah antisipatif dan koordinatif yang konkret, terutama melalui peran aktif KBRI Teheran.

“Dalam kondisi yang penuh gejolak seperti sekarang, kami menyerukan agar Kemlu segera melakukan langkah-langkah antisipatif dan koordinatif. KBRI di Teheran perlu aktif melakukan pemantauan situasi secara real-time serta membuka saluran komunikasi darurat bagi seluruh WNI,” tegasnya.

Menurut Dave, inventarisasi jumlah dan lokasi WNI menjadi langkah mendesak yang tidak bisa ditunda. Tanpa data yang akurat, negara dinilai akan kesulitan merespons cepat jika situasi memburuk.

“Inventarisasi jumlah dan lokasi WNI perlu segera dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko secara cepat. Apabila eskalasi semakin meningkat, opsi evakuasi terukur juga harus dipersiapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan prosedur diplomatik yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya mitigasi keamanan yang disosialisasikan secara aktif kepada WNI, bukan hanya bersifat imbauan formal.

Dave menilai, dalam situasi krisis, komunikasi yang lemah berpotensi membahayakan keselamatan warga.

“Kami juga menekankan pentingnya sosialisasi mitigasi keamanan kepada WNI, seperti imbauan untuk menghindari titik-titik keramaian, menjaga dokumen perjalanan tetap aman, serta selalu berkoordinasi dengan KBRI,” kata Dave.

Dave menegaskan, langkah-langkah tersebut merupakan ukuran kehadiran negara dalam melindungi warganya di tengah dinamika keamanan global yang tidak menentu.

“Langkah-langkah ini bukan hanya bentuk tanggung jawab negara, tetapi juga wujud nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi setiap warga negara Indonesia di manapun mereka berada,” ujarnya.

Ia memastikan Komisi I DPR RI akan terus mengawasi kesiapan dan respons Kemlu serta KBRI dalam menangani situasi di Iran. Menurutnya, keselamatan WNI harus ditempatkan sebagai prioritas utama, bukan opsi terakhir.

“Keselamatan WNI adalah prioritas utama, dan negara harus senantiasa hadir dalam menghadapi dinamika keamanan internasional yang berpotensi mengancam mereka,” pungkas Dave. (rpi/iwh)