Prabowo Sudah Membaca Masa Depan: Perang Modern Dimenangkan oleh Logistik, Bukan Senjata

Penulis: Marsma TNI Hikmat Zakky Almubaroq, Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi Logisitik Militer Universitas Pertahanan RI

tvOnenews.com - Ada satu pernyataan yang seharusnya membuat kita berhenti sejenak dan berpikir ulang.

Pada bulan April 2025, di Hambalang, di hadapan para pemimpin redaksi media nasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sesuatu yang tidak banyak disadari publik, ia mengatakan bahwa siang dan malam ia telah mempelajari secara intens, akan kemungkinan terjadinya konflik antara Amerika–Israel melawan Iran.

Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar seperti isu yang jauh. Seperti konflik di belahan dunia lain yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari.

Namun justru di situlah letak persoalannya. Ini bukan sekadar perhatian geopolitik. Ini adalah cara pandang strategis bahwa perang yang terjadi ribuan kilometer jauhnya dapat langsung mengganggu sistem kehidupan Indonesia.

Ketika Dunia Berubah, Cara Perang juga Berubah

Baca Juga

Selat Hormuz Kembali Memanas, DPR Minta Semua Pihak Tahan Diri dan Utamakan Diplomasi

Apa yang dibaca oleh Prabowo sebenarnya sejalan dengan perubahan besar dalam strategi perang global. 

Sebuah analisis strategis terbaru menunjukkan bahwa dunia telah bergeser dari perang berbasis kekuatan senjata menuju perang pelemahan sistem (modern attrition warfare).

Jika dulu yang diserang adalah tank, pesawat, dan wilayah, kini yang menjadi sasaran justru logistiknya, ekonominya, dan psikologi masyarakatnya. 

Tujuannya bukan sekadar menang cepat, tetapi membuat lawan runtuh perlahan dari dalam. Perang tidak lagi harus menghancurkan secara fisik. Cukup membuat satu negara kehabisan napas secara sistemik.

Realitas Indonesia: Rentan di Titik yang Tidak Terlihat

Mari kita bicara jujur, cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia saat ini berada pada kisaran 20–23 hari konsumsi nasional, sebagaimana disampaikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. 

Angka ini jauh di bawah standar negara maju. Negara-negara anggota International Energy Agency (IEA) menetapkan cadangan minimal 90 hari impor bersih sebagai standar ketahanan energi.

Artinya, dari perspektif ketahanan energi, Indonesia masih berada dalam posisi rentan secara struktural. 

Padahal, Indonesia pernah menjadi eksportir minyak besar dan anggota OPEC. Namun sejak 2009 keluar dari OPEC dan sejak 2016 menjadi pengimpor minyak, kondisi berubah drastis.