Perubahan Akta PT CLM oleh Notaris Oktaviana Sudah Sesuai Aturan

"Salah satu contoh malah majelis notaris yang di wilayah Jaksel mengomentari dan bahwa putusan yang diikuti notaris dalam pembuatan akte itu salah. Bagaimana bisa notaris  bisa menilai putusan salah, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan salah," ungkap dia.

"Karena itu, kami mendorong notaris untuk mengadukan ketidakindepenan dan ketidakobjektifan wilayah, notaris di Jaksel yang mengadili sebelumnya yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan karena sudah dianulir oleh tingkatan atasnya bahwa sama sekali tidak terjadi kesalahan dan tidak cukup bukti pengaduannya," sambungnya.

Secara terpisah, Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini telah mengajukan aduan dan keberatan terhadap BAP Pemeriksaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan ke Ketua Majelis Pengawas Notaris Pusat cq Direktorat Jenderal Hukum Umum. Pengaduan ini tertanggal 6 Januari 2023 dengan nomor pengaduan 01/NOT.OKA/II/2023.

"Saya mengajukan Aduan dan Keberatan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Notaris dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 10/MPDN.JKTSEL/BAP/XI/202 tanggal 17 November 2022, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Saya telah melanggar Kode Etik Jabatan Notaris Pasal 3 angka 4 dan menetapkan agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Majelis Pengawas Wilayah Notaris," kata Oktaviana dalam surat pengaduanya.

Oktaviana menyebutkan ada 2 alasan yang membuat dirinya menyampaikan pengaduan tersebut. Pertama, kata dia, adanya putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor yang menyatakan bahwa pengaduan pelapor (Thomas Azali) tidak cukup bukti dan Notaris Oktaviana sudah menjalankan jabatannya sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) butir a.

"Kedua, saya merasa keberatan atas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris, karena pada saat pemeriksaan terdapat hal-hal yang sangat janggal, penggunaan kalimat penyerangan dan tendensius," tutur Oktoviana.

Dalam pengaduan tersebut, Oktaviana membeberkan 6 hal yang janggal dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris. Pertama, pemeriksa menyatakan bahwa dirinya dalam membuat akta telah salah dan tidak teliti, karena menggunakan dasar penetapan pengadilan yang menurut pemeriksa merupakan penetapan pengadilan yang salah.