Wakil Ketua DPR Sebut Omongan Bupati Meranti Tidak Pantas sebagai Pejabat

Dari penelusuran tvOnenews, apa yang dikatakan oleh Bupati Meranti dalam video viral  tersebut merupakan pertanyaannya terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan anggaran Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) di depan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Dilansir dari antaranews, Muhammad Adil menjelaskan bahwa Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak 60 dollar AS per barel. Kemudian, dalam pembahasan APBD 2023 sesuai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi), harga minyak naik menjadi 100 dollar AS per barel.

"Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp700 juta," ungkap Bupati dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau, Kepri Syariah Pekanbaru, Kamis (8/12/2022) malam.

Bupati juga menyinggung Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 yang di dalamnya tidak terdapat anggaran untuk gaji PPPK di Kepulauan Meranti.

"Ini kan seharusnya jadi tanggung jawab pusat, tapi malah jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten," keluhnya.

Terkait implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bupati menuturkan Meranti memiliki banyak potensi yang belum bisa dimaksimalkan.

Saat ini Meranti memiliki 81.000 hektare kebun sagu, 50.000 hektare kelapa dan 28.000 karet serta kopi liberika.

"Jadi masalah pajaknya tolong dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah. Agar dalam pemungutannya kami tidak dipersalahkan,: kata Adil.

Menjawab hak tersebut, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan terkait DBH tersebut, Tim Teknis akan menelitinya kembali.

Luky menyebut bahwa pembagian DBH tidak hanya diberikan kepada daerah  penghasil saja, tapi juga untuk daerah-daerah perbatasan dan daerah pemerataan.

"Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang 100 dollar AS per barel, dengan rindian 85 persen ke pusat dan 15 persen kembali ke daerahnya," kata Luky. 

Stafsus Menkeu Geram

Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Sri Mulyani Indrawati Yustinus Prastowo keluarkan pernyataan sangat keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti H Muhammad Adil.Dia tidak terima dengan tudingan jika pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi iblis atau setan.