Kenang Sejarah Kaum Tani Nasional, Mahasiswa Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPR RI

Jakarta - Sejumlah massa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2022).

Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Muhammad Yuza Augusti mengungkapkan aksi demonstrasi ini sebagai bentuk peringatan dan mengenang sejarah perjuangan kaum petani.

"24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Hari Tani merupakan bentuk mengenang sejarah perjuangan kaum petani dan membebaskannya dari penderitaan," ucap Yuza dalam keterangannya, Selasa (27/9/2022).

"Dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari, rezim ke rezim dan sampai hari ini September diperingati sebagai bulan yang hitam. Banyaknya kasus yang belum terselesaikan hingga penambahan kebijakan yang jelas sangat merugikan rakyat," tuturnya.

Menurut Yuza, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melejit juga membuat kaum petani menjerit.

"Ketamakan mereka telah membuat mereka bertindak tanpa empati ke masyarakat. Harga BBM yang hingga saat ini belum juga diturunkan, para petani yang telah kehilangan tanahnya, pemilik yang terintimidasi dan diancam kerugian di lahan sendiri," paparnya.

"Maka jika tidak ada lagi yang bisa kami lakukan, biarlah seluruh elemen masyarakat, mahasiswa dan pelajar memperjuangkannya di jalanan ibu kota," kata Koordinator Pusat BEM SI itu.

Dia mengatakan aksi dimulai pukul 11.00 WIB hingga selesai di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Selain itu, BEM SI juga mengunggah sebuah poster digital di akun Instagram berupa seruan untuk mengajak seluruh rakyat Indonesia seraya bergabung dengan aksinya.

Dalam poster yang berlatar warna merah tersebut, tampak tulisan Petani Tragis di Negeri Agraris, BBM MELEJIT, PETANI MENJERIT, Jalankan Reforma Agraria serta Proyek Sengsara Nasional.

Adapun 5 poin tuntutan yang dibawa oleh BEM SI pada aksi hari ini antara lain:

1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengoreksi model pembangunan PSN yang tidak berpihak kepada rakyat.

2. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi terhadap petani, nelayan, masyarakat adat dan aktivis agraria.

3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria struktural.