42.900 Petani di Kabupaten Bandung Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan
- Antara
tvOnenews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, mendaftarkan 42.900 petani di wilayah itu ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial dari risiko kerja dan kecelakaan.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ina Dewi Kania dalam keterangan di Bandung, Kamis, mengatakan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi petani tersebut telah melalui proses seleksi guna memastikan program ini tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan jaminan sosial.
“Untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terdapat sekitar 42.900 petani yang telah terdaftar. Peserta ini telah diseleksi berdasarkan data desil 1 sampai dengan 5," katanya.
Dirinya menjelaskan hingga saat ini pemberian Nomor Pendaftaran Pekerja (NPP) BPJS Ketenagakerjaan bagi petani telah mencapai 125 poin.
Hal itu menjadi indikator meningkatnya kinerja serta produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Bandung.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan seluruh program pertanian yang dijalankan pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata bagi para petani.
Ia menyebutkan kebijakan di sektor pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga harus menjamin perlindungan kerja serta keberlanjutan usaha para petani sebagai pilar utama ketahanan pangan daerah.
“Program pertanian harus benar-benar dirasakan langsung oleh petani, baik dari sisi produksi maupun perlindungan dan keberlanjutan kerja mereka sebagai penopang utama ketahanan pangan daerah,” ujar dia.
Selain itu, ia meminta pemetaan secara menyeluruh terhadap luas lahan persawahan di Kabupaten Bandung guna mendukung target swasembada pangan nasional sebagaimana dicanangkan Presiden Republik Indonesia.
“Saya minta dilakukan pemetaan berapa ribu hektare sawah yang ada di sini guna menjawab apa yang dicita-citakan oleh Pak Presiden, bahwa Kabupaten Bandung bisa swasembada pangan,” katanya.
Ia menginstruksikan agar sejumlah program yang dinilai kurang efektif pada periode sebelumnya dapat dialihkan ke kegiatan yang lebih berdampak dan selaras dengan program prioritas nasional di sektor pertanian.(chm)
Load more