Wakil Rakyat Papua Tengah Tagih Realisasi Pasal 4 Ayat 4 UU Otsus

“Setiap kebijakan investasi yang berdampak langsung pada masyarakat lokal perlu menjamin perlindungan hak-hak mereka,” katanya.

Ia mendorong adanya transparansi dalam proses kebijakan, termasuk memastikan apakah pemerintah daerah telah dilibatkan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Hingga kini, dinamika terkait perpanjangan izin dan pengaturan saham pemerintah masih menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak berharap proses tersebut berjalan terbuka dan tetap berpijak pada kerangka hukum yang berlaku.