Rosan Sebut Freeport Diguyur Investasi Rp338 Triliun, IUPK Diperpanjang Hingga 20 Tahun

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah resmi membuka babak baru kerja sama jangka panjang dengan PT Freeport Indonesia melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Perusahaan tambang raksasa tersebut memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 20 tahun ke depan, disertai komitmen investasi jumbo senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp338,5 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan kesepakatan ini menjadi fondasi keberlanjutan operasi tambang sekaligus peningkatan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

“Kemarin juga sudah ditandatangani kesepakatan MoU antara Freeport dan juga pemerintah Indonesia dalam hal ini kami mewakili atas mandat yang diberikan kepada kami, sehingga pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan,” ujar Rosan dalam konferensi pers virtual, YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/2/2026).

Menurut Rosan, nilai investasi yang disepakati mencapai US$20 miliar. Dana tersebut diharapkan memperkuat penerimaan negara, baik dari pajak, royalti, maupun dampak ekonomi turunan lainnya.

“Nilainya US$20 miliar dan juga akan memberikan dampak positif dan juga baik dalam segi penerimaan pajak dan lain-lainnya, oleh sebab itu, ini akan ditindaklanjuti sehingga akan ada definitive agreement dalam waktu yang tidak lama,” kata dia.

Baca Juga

PT IIM Sabet Dua Penghargaan pada Ajang Most Trusted Financial Brands Awards 2026

MoU tersebut ditandatangani Rosan Roeslani mewakili pemerintah, bersama President and CEO Freeport-McMoRan Inc Kathleen Quirk serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas.

Kesepahaman ini diproyeksikan memastikan keberlanjutan produksi pasca-2041 dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah teridentifikasi melalui eksplorasi detail untuk meningkatkan cadangan tambang.

Selain itu, pemerintah juga mengamankan tambahan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia sebesar 12 persen pada 2041.

Penambahan kepemilikan tersebut dinilai strategis karena memperkuat kontrol nasional atas aset tambang sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi, khususnya bagi masyarakat Papua.

Dengan investasi jangka panjang dan peningkatan porsi kepemilikan nasional, pemerintah menilai kerja sama ini bukan sekadar perpanjangan izin, tetapi langkah konsolidasi kekuatan ekonomi nasional di sektor sumber daya alam. (agr/nba)