Dana Rp 80 Triliun untuk Perumahan, M. Qodari Sebut Langkah Maruarar Strategis

tvOnenews.com - Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menilai langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi lewat likuiditas perbankan sesungguhnya mengikuti jejak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Hal itu disampaikan Qodari dalam acara Penguatan Ekosistem Perumahan di Gedung Sabuga ITB, Kamis (18/9/2025).

“Pak Purbaya memang pintar, tetapi sebenarnya beliau keduluan oleh Pak Ara. Sebelum ada kebijakan memindahkan Rp200 triliun dari Bank Indonesia untuk menambah likuiditas bank, Pak Ara sudah lebih dulu memindahkan sekitar Rp150 triliun (red: sebenarnya Rp80 triliun) khusus untuk perumahan. Caranya melalui penurunan Giro Wajib Minimum dari 5 persen menjadi 4 persen,” ungkap Qodari.

Qodari menjelaskan, pendekatan “gas ekonomi” yang dilakukan pemerintah sangat penting untuk mendorong daya beli masyarakat. Ia mencontohkan, melalui dana yang dialokasikan Maruarar tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah kini bisa mendapatkan akses perumahan dengan bunga rendah atau “dana murah”. 

“Kalau Pak Purbaya gas ekonomi lewat berbagai program kredit usaha dan lainnya, Pak Ara gas ekonomi lewat dana perumahan. Hasilnya, masyarakat bisa lebih mudah memiliki rumah,” ujarnya.

Lebih jauh, Qodari menilai kebijakan ini sejalan dengan struktur ekonomi masyarakat Indonesia yang mayoritas berada di kelompok berpenghasilan menengah bawah, dengan pendapatan rata-rata sekitar Rp3–4 juta per bulan.

“Jadi yang dikerjakan Pak Ara, para kepala daerah, bupati, dan wali kota, memang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat kita. Di sinilah perumahan subsidi menjadi sangat diperlukan,” jelasnya.

Qodari juga menyebut, disiplin fiskal memang penting, tetapi terlalu lama menginjak “rem” justru membuat ekonomi stagnan. 

“Mobilnya tidak bergerak. Karena itu sekarang pendekatan baru yang dilakukan adalah menginjak gas. Pasar ekonomi harus diguyur dengan uang,” tegasnya.

Acara ini turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta para pelaku industri perumahan.(chm)