Direktur GME Disebut Lawan Hukum, Ini Kasusnya

Serta, amanat penugasan Pemerintah kepada Pertamina, yang selaras dengan Program Asta Cita dan akselerasi Peningkatan Ekonomi Nasional dalam mewujudkan Indonesia Mandiri dan Berdaulat, dalam membantu percepatan dan akselerasi pembangunan Kilang Minyak – GRR Tuban tersebut, dalam menurunkan angka impor Minyak, Swasembada Energi serta nilai tambah di dalam negeri.

Selanjutnya, PT. Gema Maritim Energi juga telah mendapatkan dukungan nya dari seluruh Kementerian terkait, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, dan Kementerian Investasi / BKPM RI, serta Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Hal ini dalam rangka pemenuhan dan akselerasi pembangunan Kilang Minyak Pertamina di GRR Tuban, terkait PSN tersebut, untuk berjalan sesuai tepat waktu, efektif dan efisien dalam mendapatkan pencapaian kinerja yang terbaik untuk Pertamina dalam pembangunan Kilang Minyak – GRR Tuban.

Serta, PT. Gema Maritim Energi telah memiliki Izin Usaha Pertambangan / IUP (Sand Quarry) - seluas 997 Hektar, yang sangat diperlukan sebagai sumber material reklamasi baik pada Proyek Kilang Minyak Tuban, maupun reklamasi-reklamasi lainnya, sesuai yang tertera pada Surat dari PT. Kilang Pertamina International kepada PT. Gema Maritim Energi, dalam Pelaksanaan Pekerjaan Reklamasi di Pembangunan Kilang Minyak tersebut.

"Kenyataannya, berdasarkan data-data, fakta, serta bukti-bukti, empiris nya tersebut, nyata nya telah terjadi atas adanya unsur tindak perilaku penyimpangan, penyelewengan, penyalahgunaan dana serta aset, & dugaan penggelapan dalam jabatan, perbuatan melawan hukum dan lain-lain sebagai nya, oleh saudara Fauzan Fadel Muhammad selaku Direktur PT. Gema Maritim Energi tersebut. Mau tidak mau harus pakai upaya hukum, untuk bisa segera di selesaikan, dalam menjaga nama baik dan tidak bisa se-enak nya meninggalkan tanggungjawab nya," tegasnya.

Oleh karena itu, dia memohon dan meminta, serta hormat setinggi-tinggi nya kepada Presiden RI Bapak H. Prabowo Subianto, serta institusi Peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan., beserta seluruh pihak-pihak terkait bergerak atas tindakan perbuatan melawan hukum tersebut.