Gelar Demo di Polres Bima Kabupaten, Massa Desak Aparat Tindak Lanjuti Laporan Peredaran Narkoba

Jakarta, tvOnenews.com - Massa yang mengatasnamakan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Semmi) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi unjuk rasa di Markas Polres Bima Kabupaten.

Massa mendesak kepolisian agar segera menindaklanjuti sejumlah laporan terkait dugaan aktivitas bandar narkoba yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bima. 

Ketua Semmi NTB, Uswatun Hasanah menilai bahwa jajaran Polres Bima penegak hukum di Kabupaten Bima tidak bekerja secara profesional dan tidak serius dalam menindaklanjuti laporan terkait peredaran narkoba.

"Kami meminta Kapolri untuk segera mencopot Kapolres Kabupaten Bima, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, dan Kanit Buser Narkoba Polres Bima karena tidak serius dalam menangani dan menindaklanjuti peredaran narkoba yang telah kami laporkan," kata Uswatun secara tertulis, Jakarta, Kamis (27/2/2026).

Tak hanya itu, massa turut menyampaikan sikap mosi tidak percaya terhadap Polres Bima.

Hal itu ditengarai profesionalnya Polres Bima dalam menghadapi aksi unjuk rasa tersebut.

"Aksi demonstrasi yang kami lakukan dilindungi oleh undang-undang, namun hari ini personel Polres Kabupaten Bima tidak profesional dalam menangani aksi kami. Oleh karena itu, kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap Polres Kabupaten Bima," katanya.

Sementara itu, Wakil Sekjen Pengurus Besar Semmi, Abubakar turut menyoroti maraknya peredaran narkoba di NTB khususnya di Kabupaten Bima.

"Patologi sosial berupa peredaran narkoba yang semakin masif di NTB menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Oleh karena itu, Polri harus memberikan atensi khusus untuk memutus jaringan serta rantai distribusi barang haram ini di NTB," ujar Abubakar.

Lebih lanjut, pemuda asal Bima itu juga menilai bahwa aparat penegak hukum di NTB tidak serius dalam memberantas peredaran narkoba.

"Kabupaten Bima telah menjadi zona merah peredaran narkoba. Seharusnya, Kapolres Kabupaten Bima sebagai garda terdepan dalam pemberantasan kejahatan narkoba bersikap lebih proaktif. Namun, meskipun sudah ada laporan, tidak ada tindakan yang dilakukan. Hal ini patut dipertanyakan," pungkasnya. (raa)