Ingin Batam Saingi Singapura, Komisi VI DPR Bentuk Panja

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan Panitia Kerja Andre menyatakan Panja BP Batam juga membuka posko aduan terkait persoalan usaha di Batam. Panja BP membuka ruang selebar-lebarnya kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha untuk melapor ke Komisi VI DPR jika memang merasa mendapat masalah saat ingin membuka usaha di Batam, baik dari perizinan atau sengketa tanah.(Panja) Pengawasan Tata Kelola Kawasan Batam (Panja BP Batam) sudah mulai bekerja. Panja bahkan telah menggelar rapat internal untuk menyusun kerja ke depan.

"Panja mulai hari ini mulai bekerja dan kita tadi sudah melaksanakan rapat internal Panja," kata Andre dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, (19/2/2025).

Andre menyatakan Panja BP Batam juga membuka posko aduan terkait persoalan usaha di Batam. Panja BP membuka ruang selebar-lebarnya kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha untuk melapor ke Komisi VI DPR jika memang merasa mendapat masalah saat ingin membuka usaha di Batam, baik dari perizinan atau sengketa tanah.

"Komisi VI membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat kepada para pihak, para pelaku usaha untuk segera bisa melaporkan ke Komisi VI, sehingga kami nanti bisa langsung bertemu dengan teman-teman para pihak yang mungkin punya masalah yang belum bisa diselesaikan," kata Andre.

Di sisi lain, Andre mengamini pembentukan Panja dilatarbelakangi banyaknya aduan masyarakat atau pelaku usaha ke Komisi VI. Khususnya, terkait sulitnya birokrasi izin membuka usaha di Batam.

Untuk itu, Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu menekankan sebelum mengawali kerjanya, Panja akan melakukan belanja masalah dari para pihak atau pelaku usaha.

"Kenapa Panja ini kita bentuk karena memang begitu banyak aduan yang datang ke Komisi VI terhadap permasalahan Batam di mana kita lihat Batam sekarang cita-cita berdirinya kan ingin menyaingi Singapura tapi ternyata Batam tidak maksimal dan terkesan banyak permasalahan dan karena banyak aduan yang begitu banyak kami terima akhirnya Komisi VI memutuskan untuk membentuk Panja BP Batam," ucap dia.

Setelah menerima segala aduan dari berbagai pihak, kata Andre, Panja BP Batam akan menemui para pakar termasuk pejabat-pejabat di pemerintahan untuk meminta masukan ataupun penjelasan. Namun, dia memastikan langkah itu atas seizin pimpinan DPR.

"Tentu dengan atas izin Komisi terkait dan juga pimpinan DPR kita akan undang berbagai Kementerian mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR, Kepala BPN dan juga Kementerian Keuangan, Wabil Khusus Dirjen Pajak dan Bea Cukai," kata dia.

"Juga kita akan mengundang Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif lalu kita juga akan mengundang apa lagi? Investasi, tadi sudah disebutkan Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan berbagai instansi yang kita anggap memang terkait dengan permasalahan di kawasan Batam ini," timpalnya.

Andre kembali menegaskan jika setiap sikap atau tindakan yang dilakukan Panja BP Batam harus dengan izin pimpinan Legislatif. Atas hal tersebut, Andre mempersilakan para pelaku usaha untuk tidak ragu mengadukan semua persoalan usahannya kepada Komisi VI DPR.

"Jadi ini kerja panjang, kita membuka diri seluas-luasnya silakan masyarakat yang ingin mengadukan memberikan informasi datang ke Komisi VI atau berkirim surat dan kami nanti akan mengadakan RDPU secara terbuka bagi teman-teman yang akan memberikan informasi dan juga aduan kepada kami," katanya.

Andre juga menyatakan Panja BP Batam akan melakukan kunjungan ke lapangan untuk menemui para pihak yang bermasalah secara langsung. Artinya, kerja Panja BP Batam bukan hanya menggelar rapat di Komisi VI DPR.

"Panja Pengawasan Tata Kelola Kawasan Batam ini dalam rangka mengurai masalah menyelesaikan masalah, membantu menyelesaikan masalah dan juga memberikan solusi kepada BP Batam nanti kepada pemerintah tujuannya dalam rangka agar ke depan tujuan cita-cita awalnya Batam ini dibentuk bisa terwujud," katanya.

Andre mengungkapkan jika Komisi VI DPR tidak ingin Batam terpuruk. Dia ingin Batam di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi salah satu daerah tujuan investasi.

"Menjadi tujuan pembangunan bangkitnya industrialisasi dan juga ekonomi tumbuh di sana dan bisa menyangi Singapura," tegasnya. (ebs)