Ahli Sebut Asas Dominus Litis Perlu Pengawasan Ketat

Sementara, Ketua DPM UNU NTB, Muhammad Rozi menambahkan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan hukum di Indonesia. 

“Kita tidak boleh diam terhadap ketimpangan dalam sistem hukum. Melalui diskusi akademik seperti ini, kita dapat memberikan gagasan kritis untuk perbaikan sistem hukum di masa depan,” jelas Rozi.

Selain itu, Wakil Rektor III UNU NTB Irpan Suriadiata menyebutkan asas Dominus Litis dapat memperkuat dominasi kejaksaan dalam proses hukum.

"Tanpa pengawasan yang ketat, bisa mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Sistem peradilan harus bersifat independen, bukan menjadi alat politik," ujar Dr. Irpan.

Di sisi lain, praktisi hukum UIN Mataram, M. Riadhussyah menjelaskan dari perspektif hukum pidana, asas ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan substantif. 

"Kewenangan tunggal jaksa dalam menentukan kelanjutan perkara pidana harus diawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang bisa merugikan masyarakat," tegas M. Riadhussyah.

Dengan terselenggaranya simposium nasional ini, DEMA UIN Mataram dan BEM UNU NTB berharap dapat terus menggalang kolaborasi lintas kampus dalam memperjuangkan reformasi hukum yang lebih baik bagi semua warga Indonesia.(lkf)