Demi Keberlanjutan Dana Haji, Komisi VIII DPR RI Dorong Efisiensi

tvOnenews.com - Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp 89,4 juta per orang. Angka ini turun hampir Rp 4 juta dibandingkan BPIH tahun lalu yang mencapai Rp 93,3 juta per-orang. 

Pertimbangan dari kebijakan ini antara lain dari sisi efisiensi biaya dan optimalisasi penggunaan dana nilai manfaat, demi menjaga kualitas layanan serta keberlanjutan dana haji dimasa depan. Adapun komponen BPIH terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan oleh masing-masing jamaah serta subsidi dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji. Ketua Panja Haji sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Gerindra, H. Abdul Wachid menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara besarnya biaya yang ditanggung jamaah dengan keberlanjutan nilai manfaat dimasa mendatang.

"Sejalan dengan visi pemerintah, kami mendorong efisiensi agar subsidi nilai manfaat dari dana haji bisa lebih sustainable dan disisi lain bisa mengurangi beban jamaah," ujar Abdul Wachid.

Abdul mengaku pihaknya telah bekerja keras untuk menurunkan angka BPIH tahun ini, baik komponen Bipih yang dibayarkan oleh masyarakat, maupun nilai manfaat yang dibayarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Alhamdulillah, setelah melakukan rapat marathon kita berhasil menurunkan besaran BPIH tahun ini sekitar Rp 4 juta dibanding usulan pemerintah,” ujarnya seusai penetapan BPIH tahun 1446 H/2025 M. Adapun melalui skema ini, komponen Bipih turun hingga Rp 600 ribu per-orang, sementara komponen nilai manfaat secara umum turun hingga Rp 1 triliun.

“Output dari keputusan ini adalah efisiensi dana haji demi keberlanjutan pendanannya dimasa depan. Namun kami dari Fraksi Gerindra turut mendorong sejumlah hal yang perlu diperhatikan,” ujar Abdul Wachid menambahkan. 

“Pertama, kami ingin memastikan BPIH 1446 H/2025 M bisa semakin dirasionalisasi tanpa mengorbankan fasilitas dan kualitas pelayanan ibadah haji,” jelas Abdul Wachid. 

“Kemudian, kami juga mengharapkan adanya pembekalan yang cukup bagi petugas haji. Selain itu, penting bagi Kemenag RI untuk merancang management crisis di titik-titik rawan demi memberikan pelayanan ibadah yang maksimal pada para jamaah,” ujarnya.