Lima Isu Negatif yang Harus Diwaspadai Para Kandidat Walikota Bogor

Jakarta, tvOnenews.com - Para kandidat yang ingin berkontestasi di pemilihan walikota Bogor pada November 2024 mendatang, harus mewaspadai, setidaknya, lima isu negatif yang berpotensi merontokan elektabilitas.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, kepada pers di Kota Bogor, Kamis (25/7/2024). 

Ia merespon pertanyaan sejumlah wartawan soal isu-isu negatif yang sempat dipublis lembaga survei lain dalam kaitan dengan preferensi pemilih warga Kota Bogor.

Menurut Toto, dari temuan survei terbarunya, yang dilakukan mulai tanggal 11- 16 Juli 2024 lalu, setidaknya ada lima isu negatif yang penting diwaspadai, karena potensial ditolak oleh mayoritas publik di Kota Bogor.

Toto menyebutkan, kelima isu tersebut adalah: Narkoba (99,8%), Judi (99,5%), Korupsi (99,3%), LGBT (99,3%) dan terakhir poligami atau beristri lebih dari satu (88,6%). Sementara, isu negatif lainnya yang menjadi pertimbangan memilih seperti latar belakang suku, gender, putra daerah, bahkan agama tak terlalu dipermasalahkan.

Saat ditanya soal isu dinasti dan nepotisme, Toto menjelaskan, sejauh ini isu itu tidak terlalu membumi yang berefek pada kemerosotan elektabilitas. Karena isu tersebut lebih bersifat elitis, hanya menjadi wacana kalangan elit.

Baca Juga

Pj Kepala Desa dari ASN untuk 222 Kades yang Masa Jabatannya akan Berakhir, Bupati Bogor: Pastikan Pelayanan

Dicontohkannya, isu tentang dinasti pada Pilpres kemarin. Sejumlah kalangan akademisi dan civil society mengkritisi keras isu tersebut yang dialamatkan kepada Gibran Rakabuming. Namun, faktanya, mayoritas dibawah tetap saja memilihnya.

Yang menarik, kata Toto, dari lima isu penting diatas, isu poligami itu cukup mendapat respon publik yang negatif. Ditolak oleh 88,6%. Meskipun, kandidat yang melakukan itu menikah dengan istri keduanya secara sah.

“Kenapa menarik? karena di hampir setiap melakukan survei dimana saja, temuan data seperti itu selalu muncul dengan tingkat penolakan yang cukup tinggi. Apalagi, yang sudah jelas-jelas dianggap melanggar hukum seperti korupsi, LGBT, Judi dan Narkoba,” ungkapnya.

Masalahnya, lanjut Toto, seberapa besar isu-isu negatif itu berpengaruh kepada anjloknya elektabilitas, kembali kepada hukum prilaku pemilih. Yaitu, seberapa publik tahu dan seberapa publik percaya. Sebab, bisa saja publik tahu, tapi publik tak percaya terhadap isu tersebut, maka otomatis tak berefek elektoral buruk.

Dari data LSI Denny JA, khusus di Kota Bogor, publik yang tahu terhadap isu-isu negatif para calon itu baru 5,5%. Selebihnya, 93,6% mengaku tidak tahu dan tidak pernah dengar.

“Data ini bisa menjadi goodnews buat para kandidat yang terkena salah satu isu negatif diatas seperti poligami, LGBT, korupsi dan lain-lain, tapi publik tidak tahu. Sebaliknya, menjadi badnews pada saat mayoritas publik akhirnya tahu,” tegasnya.

Tentang siapa aja kandidat yang terkena isu tersebut, Toto menolak berkomentar. Meskipun, dalam survei, nama yang terseret isu itu, minimal LGBT dan Poligami, terpotret. Namun, tidak etis jika disebutkan kepada publik karena harus ada konfirmasi kepada yang bersangkutan.

Pada bagian lain, Toto juga mengingatkan ada isu lain yang penting diantisipasi para calon. Yaitu, angka penerimaan publik yang menganggap wajar terhadap money politic cukup tinggi, 49,1%. Ini gambaran tingginya sikap pragmatisme publik di Kota Bogor. (ebs)