Aksi Pj Gubernur Bali Copot Baliho Ganjar-Mahfud Saat Kunjungan Presiden Jokowi Dinilai Pengamat Sudah Tepat

Jakarta, tvOnenews.com - Langkah Penjabat (PJ) Gubernur Bali, Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya mencopot baliho Ganjar-Mahfud saat kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menuai polemik.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai positif pencopotan baliho Ganjar-Mahfud agar Pilpres berjalan netral.

"Kunker Jokowi itu untuk menjaga netralitas hal yang bagus, positif-positif saja. Itu yang memang diinginkan publik," kata kata Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin dalam keterangannya di Surabaya, Rabu (1/11/2023).

Ujang menilai Pj Gubernur sudah tepat menjalankan instruksi Presiden Jokowi sebagai upaya menjaga netralitas aparat negara di Pilpres 2024. Hal tersebut menjadi upaya yang sesuai dengan harapan masyarakat.

"Untuk menjaga netralitas sesuai perintah Presiden untuk semuanya netral. Itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif dilakukan," katanya.

Spanduk dan baliho yang dicabuti itu berada di tiga lokasi yang akan dilalui Presiden Jokowi. 

Presiden Jokowi akan mengunjungi Gianyar untuk kunjungan kerja di SMK Negeri 3 Sukawati, Pasar Bulan, dan Balai Budaya Batubulan.

Pencabutan alat peraga kampanye (APK) juga dilakukan petugas di kawasan Renon, Denpasar, tepatnya di lokasi makan siang Presiden Jokowi dan rombongan sebelum bertolak ke Nusa Dua.

Upaya aparat dalam penggeseran APK tidak memandang bulu. APK semua pihak tanpa terkecuali digeser sementara karena belum memasuki masa kampanye sesuai aturan KPU.

Langkah tersebut juga tepat agar menghindari berbagai tuduhan yang dapat dialamatkan kepada Jokowi. Hal itu mengingat Jokowi sudah menyampaikan kepada seluruh aparatur negara untuk bersikap netral.

"Untuk menghindari tuduhan-tuduhan yang spekulatif terhadap presiden yang dianggap nanti mendukung pihak tertentu, berat sebelah dan lain sebagainya," ucap Ujang.

Lebih lanjut, dia menyebut langkah tersebut sebenarnya sesuai dengan keinginan masyarakat agar aparat negara bersikap netral termasuk presiden. Dengan begitu, kompetisi Pilpres dapat berjalan dengan adil.

Seperti diketahui, sebelumnya PJ Gubernur, (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengklarifikasi beredarnya video penggeseran APK sementara salah satu Calon Presiden (Capres) kala Jokowi melajukan kunjungan kerja. Langkah itu diambil untuk menjaga netralitas dan estetika tetap terjaga.