Dari Sultra, Mentan SYL Tekankan Pengembangan dan Hilirisasi Kakao

Disamping itu, Mentan SYL mengatakan sesuai arahan Presiden Jokowi, pengembangan komoditi perkebunan seperti kakao yang merupakan tanaman tahunan yang membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun untuk berbuah, wajib tumpang sari dengan tanaman lain yang umurnya lebih pendek. Ini guna meningkatkan pendapatan petani yang lebih bervariasi, tidak hanya mengandalkan kakao. 

“Tentu saja kita berharap harga coklat di dunia tidak pernah turun dalam kondisi krisis apapun. Untuk itu, pengembangan coklat yang akan terus kita lakukan menjadi ruang- ruang untuk kita terus akselerasi,” tandasnya.

Bersamaan, Dirjen Perkebunan Andi Nur Alam Syah mengatakan luas areal kakao nasional tahun 2021 seluas 1.460.396 ha dengan produksi sebesar 688.210 ton biji kering dengan produktivitas 0,72 ton/ha. Untuk luas areal kakao di Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 236.793 ha dengan produksi 107.152 ton dengan produktivitas sebesar 0,64 ton/ha dan Kabupaten Kolaka seluas 28.663 ha, produksinya 8.022 ton dengan produktivitas sebesar 0,45 ton/ha.

“Pada tahun 2023 ini, kita mengalokasikan kegiatan pengembangan kakao seluas 8.050 hektar melalui kegiatan intensifikasi, peremajaan dan perluasan yang didukung operasional substation dan juga kita akan lakukan pilot project fertigasi kakao. Selain itu juga telah diluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus perkebunan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh petani di Indonesia," ucapnya.

Andi mengungkapkan ekspor kakao Indonesia meningkat sebesar 0,85 persen dari tahun 2021 yaitu dari 382.718 ton dengan nilai Rp 17,22 triliun pada tahun 2022 menjadi 385.981 ton dengan nilai Rp 19,80 triliun. Kondisi saat ini, Indonesia telah bertransformasi dari negara penghasil biji kakao menjadi pengolah kakao terbesar ketiga dunia setelah Pantai Gading dan Belanda.

"Sehingga perlu untuk mewujudkan kemandirian petani dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas dengan prinsip berkelanjutan produksi serta peningkatan kualitas produksi," tegas Andi.

Dalam kesempatan ini ,Anggota IV BPK RI, Haerul Saleh, yang turut hadir dalam kunjungan ini mengapresiasi Menteri Pertanian yang mampu mengelola anggaran dengan baik dengan hasil pertanian yang maksimal. Menurutnya, kedatangannya adalah untuk melaksanakan supervisi penyelenggaraan program pemerintah. 

“Alhamdulilah dari beberapa supervisi yang kita jalankan, untuk Kementerian Pertanian atas hal-hal yang sudah dilaporkan, faktanya di lapangan adapun demikian. Dengan anggaran yang sedikit, Kementan di bawah arahan Mentan Syahrul mampu mencapai target produktivitasnya jauh lebih diatas, ini adalah suatu hal yang membanggakan," ungkapnya.