Gelontorkan Rp2,14 Triliun APBN untuk Sekolah Rakyat di 2025, Sri Mulyani: Akan Meningkat di 2026

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalokasikan dana sebesar Rp2,14 triliun untuk mendukung pendirian dan operasional Sekolah Rakyat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa alokasi anggaran tersebut dipastikan akan meningkat pada tahun 2026.

"Anggaran APBN Rp2,14 triliun (2025) dan akan semakin meningkat pada tahun 2026," kata Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya @smindrawati pada Rabu (30/7/2025).

Dari total target 159 sekolah rakyat yang direncanakan mulai berjalan pada 2025, sebanyak 63 sekolah telah resmi beroperasi sejak 14 Juli 2025.

Jumlah siswa yang telah diterima di sekolah-sekolah tersebut telah melampaui 9.000 orang.

Selanjutnya, pemerintah akan meluncurkan 37 sekolah rakyat tambahan pada 1 Agustus mendatang, dan menyusul lagi 59 sekolah lainnya di awal September 2025.

Sementara itu, 41 sekolah rakyat lainnya masih menunggu proses verifikasi data oleh Kementerian Sosial untuk dilakukan survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

"Ini adalah pemihakan nyata kepada anak-anak keluarga yang tidak mampu untuk mendapatkan kesempatan belajar secara berkualitas dan berkembang sehingga mereka akan memiliki bekal masa depan yang lebih baik," ujar Sri Mulyani.

Sekolah rakyat merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan akses pendidikan yang layak dan tanpa biaya untuk masyarakat kurang mampu di seluruh penjuru Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa sekolah rakyat menjadi bagian penting dalam strategi pemutusan rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Menurutnya, kehadiran sekolah rakyat di wilayah-wilayah terpencil dan terpinggirkan menjadi solusi nyata untuk menciptakan keadilan pendidikan.

"Ini adalah program strategis Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana Kementerian Sosial menentukan lokasi-lokasi yang dianggap sangat membutuhkan kehadiran sekolah rakyat yang gratis bagi masyarakat kurang mampu. Jadi, ini untuk anak-anak kita yang memang berasal dari keluarga yang kurang mampu," katanya.

Alokasi anggaran yang signifikan serta komitmen lintas kementerian menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program ini, serta solusi jangka panjang mengatasi ketimpangan pendidikan dan kemiskinan. (ant/rpi)