Sri Mulyani Disemprot DPR saat Minta SAL dan Buka Blokir Anggaran: Dulu Cerita Penghematan, Tapi Defisit Nambah

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kena cecar DPR terkait efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Meski pemerintah mengklaim akan menghemat anggaran hingga ratusan triliun, tetapi proyeksi pembengkakan defisit APBN 2025 justru tak bisa dibendung.

Kritik pedas pun dilayangkan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, ke Sri Mulyani.

Dolfie mempertanyakan alasan pemerintah tetap mengalami defisit jumbo meski efisiensi anggaran telah dilakukan.

Menurutnya, efisiensi seharusnya dapat mengurangi pembengkakan defisit, bukan malah disusul dengan permintaan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) oleh Kemenkeu.

"Kalau lihat outlook ini ceritanya bukan penghematan, (melainkan) pergeseran atau penajaman karena deltanya dari Rp3.621 T ke 3.527 T, itu Rp94 triliun, harusnya tadi (penghematan) Rp306 triliun, berarti ada Rp200 sekian triliun yang tidak jadi dihemat. Nah ini belum diceritakan kenapa tidak jadi dihemat," cecar Dolfie dalam rapat kerja (Raker) di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Dolfie tampak menyayangkan sikap pemerintah yang justru meminta restu penggunaan SAL 2024 sebesar Rp85,6 triliun untuk menutupi defisit.

Padahal, menurutnya, narasi awal pemerintah adalah menghemat belanja, bukan menambah pembiayaan.

"Malah hutangnya nambah, minta izin lagi menggunakan SAL. Nah ini narasi ini belum jelas ini. Dulu cerita penghematan, terus nggak jadi menghemat, nambah utang, nah ini yang perlu kita dapatkan penjelasan," imbuhnya pedas.

Tak sampai di situ, Dolfie juga mengkritik keputusan pemerintah yang membuka blokir anggaran sebesar Rp134,9 triliun tanpa lebih dulu meminta persetujuan DPR.

"Jadi buka blokir ini dasarnya apa? ketika minta penghematan pemerintah datang ke DPR minta persetujuan anggaran akan dihemat, tentu DPR akan senang hati karena amanat UU APBN itu harus efisien, setuju," ujar Dolfie.

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kondisi APBN tidak bisa dinilai hanya dari satu sisi.

Bendahara Negara itu menekankan bahwa tekanan terjadi baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara.

Ia menyebut, potensi penerimaan negara hingga akhir 2025 diperkirakan hanya mencapai Rp2.865,5 triliun, lebih rendah dari target Rp3.005,1 triliun.