DPR Minta Kegiatan Tambang di Raja Ampat Dihentikan Permanen, Desak Bahlil Umumkan Perusahaan yang Beroperasi

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan seluruh kegiatan tambang di Pulau Raja Ampat.

Dia menjelaskan Raja Ampat adalah satu dari 12 Global Geopark di Indonesia dan masuk dalam wilayah yang perlu dilindungi.

Dia mendesak pemerintah harus menghentikan secara permanen seluruh aktivitas pertambangan di Raja Ampat.

“Pertambangan apapun harus dihentikan di Raja Ampat. Penghentian permanen wajib dilakukan, bukan penghentian sementara apalagi penghentian pura-pura,” tegas Bane saat dihubungi, Jumat (6/6/2025).

Tak hanya itu, Bane juga mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap ke publik terkait perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas tambang di Raja Ampat.

Dia berharap, wilayah tersebut bebas dari aktivitas pertambangan dan kembali bermanfaat untuk rakyat sebagai destinasi pariwisata.

“Menteri ESDM perlu menyampaikan ke publik perusahaan apa saja yang terlibat. Untuk kemudian keseluruhannya dihentikan. Raja Ampat jauh lebih bermanfaat buat rakyat jika tetap jadi destinasi pariwisata,” ujar Bane.

Di sisi lain, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pihaknya akan berkunjung Raja Ampat untuk melihat kondisi alam dan tambang nikel.

Bahlil bakal mencoba bersilaturahmi dengan warga dan beberapa pihak yang berkaitan dengan pengelolaan tambang nikel.

Namun, Bahlil sendiri tidak menjelaskan secara rinci siapa saja yang akan ditemui dan apa yang akan dilakukan dalam kunjungannya tersebut.

Sebelumnya, Bahlil juga sempat menyampaikan akan memanggil pemegang izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, untuk melakukan evaluasi aktivitas pertambangan.

"Saya kebetulan ada rencana, mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat melihat sumur-sumur minyak di Sorong, di Fakfak sama Bintuni. Nah, mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba ke sana (Raja Ampat)," kata Bahlil saat di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, dikutip dari Antara. (saa/rpi)