Pemerintah Gelar Diskusi Publik, Serap Aspirasi Ojol

Jakarta, tvOnenews.com - Menyusul kontroversi nasional mengenai status kemitraan para pengemudi transportasi online, pemerintah membuka diskusi publik untuk menyerap berbagai aspirasi langsung dari perwakilan pekerja, aplikator, dan akademisi.

Dalam diskusi yang digelar di Jakarta dan dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tersebut, pemerintah berupaya menemukan akar persoalan serta merumuskan jalan keluar yang adil dan berkelanjutan.

Dalam keterangannya, Menaker Yassierli mengatakan, pemerintah berupaya penuh untuk menyelesaikan persoalan status ini dengan menguntungkan semua pihak, baik dari pekerja maupun pemberi kerja, yaitu perusahaan aplikator ojek online.

“Saya sekali lagi berharap, diskusi yang kolaboratif yang sudah kita lakukan itu kita bisa teruskan dan saya juga berharap nanti teman-teman aplikator bisa juga memahami, bisa kemudian kita duduk bersama untuk mencari solusi,” ujar Menaker.

“Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan di mayday kemarin beliau sangat peduli dengan kesejahteraan buruh, termasuk tentu teman-teman yang ada di dalamnya, dan beliau terbuka dengan rekomendasi-rekomendasi apapun itu yang inginnya adalah kita semua maju,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menaker menekankan bahwa para pekerja transportasi online, terlepas dari statusnya nanti, tetap wajib dilindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Di samping itu, Menaker juga menyoroti masih banyak pengemudi yang bekerja tanpa perlindungan, sedangkan profesi mereka sangat rentan akan risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, hingga saat ini, jumlah pekerja di sektor transportasi online yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan mencapai 250 ribu pengemudi. Angka ini masih jauh dari jumlah pekerja keseluruhan yang mencapai sekitar 2 juta pekerja.

“Risiko kecelakaan kerja, terutama kendaraan roda dua itu sangat tinggi dan mohon tetap dijaga keselamatan Bapak dan Ibu, karena di rumah anak dan istri nunggu,” imbuhnya.

Dalam kegiatan tersebut, Menaker dan Wamenaker menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada empat driver ojek online dan santunan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar Rp514 juta kepada empat pekerja ojol yang mengalami kecelakaan kerja dan juga kematian.