Kadin Indonesia Dorong Strategi Hadapi Tarif 32% AS, Siapkan Diplomasi Dagang dan Perkuat Rantai Pasok

Di sisi lain, Anin mencatat bahwa AS juga tengah berupaya memperluas ekspor komoditasnya ke Indonesia, seperti kedelai, gandum, dan kapas.

Ia mencontohkan kunjungan delegasi Cotton US ke Indonesia baru-baru ini, yang menandakan ketertarikan mereka untuk memperluas pemakaian kapas AS dalam industri garmen nasional.

"Ternyata 2 hari yang lalu Cotton US sudah di sini. Mereka sudah ingin menanyakan bagaimana kapasnya bisa dipakai lebih supaya nanti garmen kita kalau masuk ke Amerika (Serikat) siapa tahu tarifnya rendah bahkan 0%. Jadi yang berpikir seperti ini bukan kita saja," tutur Anin.

Mengenai relevansi isu ini dengan diskusi logistik, Anin menilai ALFI sebagai pihak yang memiliki data lengkap dan bagian penting dari rantai pasok nasional.

Menurutnya, Indonesia berpeluang menjadi pemenang dalam gelombang kebijakan perdagangan global baru, yang ia sebut sebagai “Trump 2.0”, setelah sebelumnya Vietnam dan Malaysia lebih unggul dalam periode “Trump 1.0”.

“Memang transisi satu setengah tahun ke depan tidak akan mudah, tapi jika ini adalah transisi untuk naik kelas, maka itu tidak masalah,” ujar Anin.

Anin juga menyampaikan bahwa Kadin Indonesia terus memperkuat sinergi dengan asosiasi dan Kadin provinsi. Menurutnya, dua pemegang saham utama Kadin Indonesia adalah Kadin Provinsi dan asosiasi seperti ALFI, yang menjadi ujung tombak penguatan industri dan logistik nasional.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri yang turut hadir dalam acara tersebut menambahkan bahwa 90 hari masa jeda tarif dari AS merupakan peluang yang harus dimaksimalkan.

"Kita tahu kemarin kan sempat diterapkan 32 persen tarif. Kemudian kembali lagi ke 10 persen. Dan itu menjadi pukul rata untuk mayoritas negara yang tidak bereaksi, dan Indonesia menjadi salah satunya. Namun tidak kalah penting adalah bagaimana kita juga menjaga hubungan dengan mitra dagang kita lainnya. Baik itu Amerika (Serikat) dan juga China," kata Roro.

Lebih lanjut, Ketua Umum DPP ALFI, M. Akbar Djohan, menyampaikan bahwa kenaikan tarif dari AS semestinya menjadi momentum untuk mereformasi tata niaga impor dan penguatan logistik nasional.