Duh! Menkes Mau Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Cek Lagi Daftar Iuran Terbaru yang Berlaku 12 Februari 2025, Kelas 1, 2 dan 3 Dihapus?

Jakarta, tvOnenews.com - Masyarakat Indonesia perlu mengecek daftar iuran BPJS Kesehatan terbaru yang berlaku hari ini, Rabu (12/2/2025). Apakah kelas 1, 2 dan 3 akan dihapus?

Besaran iuran BPJS Kesehatan sebelumnya telah dibahas Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Budi mengatakan, pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan dalam waktu dekat. Keputusan itu diambil akibat inflasi kesehatan sebesari 15 persen per tahun.

Ditambah, iuran BPJS Kesehatan tidak pernah naik dalam 5 tahun terakhir atau sejak 2020. Persoalan itulah yang dinilai menjadi landasan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

"Tapi kalau kita perhatikan, BPJS itu terakhir naik tarif 2020, sekarang sudah tahun 5. Setiap tahun naiknya 15%, kan tidak mungkin uang yang ada sekarang itu bisa menanggung kenaikan yang 15% itu," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Meski demikian, Budi memastikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan berlaku bagi masyarakat miskin. Ia menegaskan bahwa aturan tersebut harus adil bagi seluruh masyarakat. 

Nantinya, lanjut Budi, masyarakat miskin akan mendapat bantuan pemerintah jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah ditetapkan. 

Iuran BPJS Kesehatan Terbaru

Sistem kelas 1, 2, dan 3 yang membedakan tarif iuran BPJS Kesehatan akan dihapus pada Juli 2025. Kebijakan ini seiring dengan penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Aturan terbaru iuran BPJS Kesehatan pada Juli 2025 itu tertuang dalam dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Namun, Perpres tersebut belum menetapkan besaran iuran BPJS Kesehatan ke depan. Sebab dalam Pasal 103B Ayat (8) Perpres 59/2024 hanya disebutkan penetapan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan diberikan tenggat waktu oleh Presiden Jokowi hingga 1 Juli 2025.

Pada masa transisi ini, peraturan mengenai iuran BPJS Kesehatan yang berlaku masih sama dengan aturan lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022.

Dalam Perpres 63/2022, skema perhitungan iuran BPJS Kesehatan terbagi ke dalam beberapa aspek. 

Pertama, bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.