Pembelaan SYL Tak Terima Dituntut 12 Tahun Penjara, Ungkit Mandat Presiden Jokowi hingga Bandingkan Dosa dan Jasanya: Yang Kau Cari Rp44 Miliar Itu

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) membela diri saat dirinya ternyata dituntut pidana 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

SYL mengklaim bahwa tuntutan tersebut tidak mempertimbangkan posisi dan jasanya sebagai menteri saat itu.

Hal tersebut disampaikan SYL saat ditemui setelah sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2024).

"Saya melihat, tuntutan itu tidak mempertimbangkan situasi yang kami hadapi pada saat Indonesia dalam posisi ancaman yang luar biasa," kata SYL.

Mantan Mentan itu menyebut, posisinya selaku Menteri Pertanian dalam waktu 2020–2023 menghadapi pandemi dan krisis yang menuntutnya melakukan langkah luar biasa (extraordinary).

Demi membela diri, SYL juga menyinggung mandat Presiden Jokowi saat itu untuk melakukan langkah luar biasa tersebut.

"Menghadapi COVID-19, menghadapi krisis pangan dunia, dan pada saat itu Presiden sendiri menyampaikan dalam pidatonya bahwa ada kurang lebih 340 juta orang di dunia yang akan kelaparan dan saya diminta untuk melakukan sebuah langkah extraordinary,” imbuhnya membela diri.

Foto: Sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Lebih lanjut, ia juga mengklaim bahwa dirinya melakukan upaya untuk menghadapi berbagai situasi darurat yang berdampak kepada masyarakat.

"Kedua, ada El Nino yang hantam seluruh dunia. Ada penyakit yang datang, tidak hanya COVID-19, tetapi antraks dan PMK (penyakit mulut dan kuku). Harga kedelai naik, tahu naik, harga tempe naik, itu akan terjadi. Saya manuver ke sana," imbuhnya.

Oleh sebab itu, SYL merasa upayanya tersebut tidak dipertimbangkan oleh jaksa.

"Sekarang saya dipenjarakan 12 tahun, dituntut 12 tahun. Itu langkah extraordinary. Itu bukan untuk kepentingan pribadi saya," tutur SYL.

SYL menepis dakwaan bahwa perjalanan ke luar negeri dan biaya operasional bukanlah untuk kepentingan pribadi.

Bahkan, dirinya juga membanding-bandingkan dosanya dengan kontribusi yang pernah dilakukan selama menjadi menteri.

"Semua yang dilakukan di Kementan, dengan nilai Rp44 miliar itu dibandingkan kontribusi Kementan setiap tahun di atas Rp2.400 triliun, yang kau cari sama saya Rp44 miliar selama 4 tahun dan itu semua untuk sewa pesawat, helikopter, itu pribadi kah? Perjalanan dinas ke luar negeri itu pribadi kah?" ucapnya.

Meski begitu, SYL mau tidak mau harus menghargai proses hukum yang berjalan.

"Saya percaya pada KPK, saya percaya pada proses yang ada. Oleh karena itu, tentu saya berharap besok pada saat pembelaan pribadi saya, akan saya sampaikan semua yang alami tentang aturan, tentang seperti apa yang terjadi pada Kementan," ucapnya.

Diketahui, SYL dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan. Selain itu, SYL dituntut bayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204,00 dan ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat (AS) dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.

Jaksa menyatakan bahwa SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (ant/rpi)