Kota Tangerang, Banten - Pemerintah resmi menaikan harga BBM bersubsidi, Sabtu (3/9/2022). 

Pihak Polres Metro Tangerang Kota melakukan perketatan keamanan pada sejumlah SPBU yang ada di wilayah hukumnya. 

"Petugas kami siagakan di tiap SPBU-SPBU yang berada di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota," kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho dalam keterangan tertulisnya.

Zain menjelaskan terdapat 74 SPBU dan 16 Pertamini atau Pertashop yang dilakukan perkatatan oleh pihak kepolisian. 

Menurutnya pengamanan ini guna memantau dan memonitor secara langsung keamanan dan ketertiban di SPBU saat kenaikan harga BBM bersubsidi. 

"Termasuk mengantisipasi adanya pihak-pihak yang akan mengganggu Kamtibmas dan antisipasi penimbunan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya," katanya. 

Sementara, Zain meminta masyarakat tak perlu panik di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah. 

"Masyarakat kami minta untuk tidak panik, mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, antara lain Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax non-subsidi dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. 

Ojol dan Kurir Protes

Antrean kendaraan roda empat dan roda dua terpantau padat mengular di SPBU Jalan Bintaro Utama Sektor 9, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (3/9/2022).

Hal itu terjadi seusai Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. 

Berdasarkan pantauan tvonenews.com antrean kendaraan yang akan mengisi BBM mengular sejak pukul 14.00 WIB hingga sekira pukul 17.40 WIB. 

Antrean kendaraan tersebut didominasi oleh pengemudi ojek online (ojol).

Salah satu driver ojol Dimas Ferdian mengaku tak setuju adanya kenaikan harga BBM yang menjadi kebijakan Pemerintah Indonesia. 

Menurutnya kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut terlalu tinggi hingga membebani para driver ojol. 

"Enggak setuju karena naiknya terlalu tinggi dari Rp7.650 jadi Rp10.000, naiknya sedikit sajalah. Dampaknya juga terasa sekali kalau naiknya tinggi," katanya di Tangsel.

Hal yang sama disampaikan Hendri Supriyatna selaku pekerja jasa ekspedisi yang sedang mengantre pengisian BBM. 

Menurutnya kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut tak dituruti dengan kenaikan upah bagi para pekerja jasa ekspedisi. 

"Gajian kita per paket, makin banyak antar paket makin banyak butuh bensin, sedangkan bensin naik tapi upahnya enggak naik," katanya. 

Sebelumnya, pemerintah melalui Mentreri ESDM, Arifin Tasrif mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada Sabtu siang.

"Hari ini tanggal 3 September 2022 pukul 13.30 WIB pemerintah memutuskan untuk menyesuakan harga BBM subsidi. Antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Pertamax non-subsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini. Jadi akan berlaku pada pukul 14.30 WIB," katanya.

Kendraan Antre di Bengkulu

Antrean ratusan kendaraan terjadi di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) KM 6,5 Kota Bengkulu.

Hal itu terjadi setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9/2022).

Manager SPBU KM 6,5 Kota Bengkulu Surya Dermawan mengatakan bahwa untuk harga BBM yang mengalami kenaikan yaitu jenis biosolar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter.
 
Kemudian BBM jenis Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter dan jenis Pertamax dari Rp13.000 menjadi Rp15.200 per liter.
 
"Saat ini kami melakukan pemberhentian sementara penjualan karena menunggu pergantian penetapan harga di totam dan dispenser SPBU," kata Surya.
 
Ia menjelaskan sebelum adanya kenaikan harga BBM, konsumsi BBM di SPBU KM 6,5 untuk jenis Pertalite mencapai 30 ton per hari dan untuk jenis solar sekitar 80 ton per hari.
 
Sementara itu, salah satu pengendara kendaraan roda dua Dimas mengaku bahwa dirinya telah mengantre di SPBU KM 6,5 sejak satu jam yang lalu.
 
"Kita telah mengantri BBM jenis Pertalite sejak satu jam lalu dan saat ini belum bergerak antriannya karena dispenser pengisian mati," ujarnya.
 
Ia berharap dengan adanya kenaikan harga BBM tersebut kebutuhan pokok lainnya tidak mengalami kenaikan harga BBM yang terlalu tinggi. 

Warga Kudus Berebut Pertalite

Warga Kudus, Jawa Tengah mulai berbondong-bondong antre di sejumlah SPBU untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebelum harga naik.

Antrean itu terjadi sesaat setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB. 

Diketahui, Presiden Joko Widodo menyampaikan harga BBM naik, mulai dari Pertalite sebelumnya Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, kemudian Solar Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter. 

Selain itu, Pertamax juga ikut naik sebelumnya Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Paska pengumuman tersebut, nampak sejak pukul 14.00 WIB warga mulai terlihat mengantre di SPBU Matahari, Kota, Kudus. Antrean panjang terlihat tak hanya sepeda motor, namun juga nampak antrean kendaraan roda empat mengantre Pertalite.

Hanik salah satu warga Kudus mengaku rela antre setelah pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM. Namun, setelah di SPBU Matahari tak menyangka ternyata sudah cukup panjang antrean.

"Tadi baru pulang kerja lihat Handphone lho ternyata naik ini nanti pukul 14.30. Langsung datang kesini, semoga dapat harga lama," jelasnya.

Menurut Hanik, kebijakan pemerintah kali ini dinilai kurang memperhatikan kondisi masyarakat. Pasalnya, kenaikan harga BBM akan berdampak pada harga kebutuhan pokok lainnya naik.

Hal senada juga diungkapkan Ulul warga Kudus lainnya, ia mengaku setelah mendapat pengumuman harga BBM naik dari pesan berantai di aplikasi Whatsapp dia langsung mendatangi SPBU untuk berburu Pertalite dengan harga lama.

"Ini saya kesini karena harga BBM mau naik. Beruntung ini masih dapat harga lama sebelum naik. Saya harap Pemerintah dapat pikirkan juga dampaknya bagi rakyat kecil," tandasnya. (ant/gml/raa/mut)