Menkeu akan Lakukan Patroli ke Kementerian Mulai Bulan Depan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan terobosan baru dengan melakukan patroli ke sejumlah kementerian mulai bulan depan. 

Langkah ini bertujuan mengecek langsung penyerapan anggaran di kementerian-kementerian yang memiliki pagu besar namun realisasinya masih lambat.

Purbaya menegaskan, kementerian diberi waktu hingga akhir Oktober untuk mempercepat penyerapan.

Jika hingga batas waktu tersebut tidak ada perbaikan, pemerintah akan merelokasikan anggaran ke program-program lain yang lebih siap dijalankan.

Sementara itu, di gedung parlemen Senayan, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat pleno bersama Kementerian Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI pada Rabu sore. Salah satu poin utama yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hare, dalam rapat tersebut mengusulkan lima RUU prioritas untuk tahun 2025 dan 17 RUU untuk 2026. 

Di antara usulan tersebut, RUU Perampasan Aset masuk dalam prioritas utama sebagai instrumen hukum untuk menindak tegas pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset mulai dibahas pada 2025. 

Namun, ia menekankan pentingnya penyusunan undang-undang secara matang dengan melibatkan partisipasi publik.

Dengan langkah pemerintah yang memperketat pengawasan anggaran dan DPR yang mendorong regulasi perampasan aset, diharapkan tata kelola keuangan negara semakin transparan serta upaya pemberantasan korupsi berjalan lebih tegas.