Walau Rangkap Jabatan sebagai Ketum PSSI dan Menpora, Erick Thohir Tidak Perlu Mundur Secara Aturan

Jakarta, tvOnenews.com - Perdebatan mengenai rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus Ketua Umum PSSI kembali mencuat setelah pelantikan dirinya oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Namun, menurut pakar ilmu pemerintahan Achmad Baidowi, tidak ada aturan yang mewajibkan Erick melepas kursi Ketua Umum PSSI.

“Dalam perspektif hukum tata pemerintahan tidak ada larangan bagi Menpora sekaligus menjadi Ketum PSSI,” tegas Baidowi pada Kamis (18/9/2025).

Dia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan secara jelas menugaskan pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan, pengembangan, hingga evaluasi terhadap semua cabang olahraga. 

Dengan demikian, posisi Menpora memang melekat pada fungsi pengayoman di berbagai bidang olahraga, termasuk sepak bola yang saat ini dipimpin Erick Thohir melalui PSSI.

Baidowi juga menekankan bahwa baik statuta FIFA maupun statuta PSSI sama sekali tidak mencantumkan larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik yang memimpin federasi sepak bola nasional. 

Menurut dia, aturan yang berlaku hanya menegaskan larangan terjadinya konflik kepentingan.

“Dalam statuta PSSI syarat ketua umum mencakup warga negara Indonesia, pengalaman mengelola sepak bola, pengetahuan tata kelola dan hukum sepak bola, pengalaman di posisi strategis pemerintahan atau swasta, serta keselarasan dengan program PSSI, FIFA, dan AFC,” jelasnya.

Baidowi menilai kekhawatiran sebagian pihak mengenai potensi intervensi pemerintah terhadap PSSI tidaklah relevan. 

Justru sebaliknya, Erick Thohir yang pernah menjabat Menteri BUMN terbukti mampu menghadirkan dukungan konkret pemerintah dalam mendorong kemajuan sepak bola Indonesia.

Sebagai bukti lain, Baidowi menyinggung momen ketika Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan ucapan selamat sekaligus dukungan kepada Erick Thohir usai terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. 

Menurutnya, hal itu menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada persoalan serius terkait rangkap jabatan sepanjang tidak menimbulkan benturan kepentingan.

“Yang penting syaratnya satu, tidak boleh ada konflik kepentingan. Jika itu terpenuhi, maka rangkap jabatan tidak menjadi persoalan,” tegasnya lagi.

Atas dasar itu, Baidowi menyimpulkan bahwa secara hukum tata pemerintahan, tidak ada halangan bagi Erick Thohir untuk menjalankan dua peran strategis sekaligus. (ant/fan)