Seremoni Sudah, Saatnya Bekerja Prabowo-Gibran!

Saya yakin Prabowo yang dikenal detail akan menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai prioritas dalam program seratus hari kinerjanya. Berkali kali ia mewanti wanti pada orang orang yang ia panggil ke Kertanegara dan Hambalang agar tidak main main dengan korupsi. Prabowo menyebut tidak segan segan untuk memberikan siapapun yang terlibat tindak pidana korupsi di lingkungan terdekatnya pada penegak hukum, meski itu pembantu terdekatnya. Untuk hal ini kita ingat eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, salah satu lingkaran terdekat Prabowo Subianto yang meringkuk di jeruji besi karena korupsi.

Prabowo pun telah beri pernyataan tanpa tedeng aling aling. "Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dengan koalisi saya. Terang terangan saya katakan, semua ketua umum jangan menugaskan menteri menteri yang saudara tunjuk dalam pemerintahan, jangan Saudara tugaskan mencari uang dari APBN," ujar Prabowo pada sebuah acara pembekalan anggota legislatif PKB dua pekan lalu.

Sinyal lain untuk tidak main main dengan korupsi juga disebut dalam pidato pelantikannya, 20 Oktober lalu. "Ikan busuk dari kepala," ujar Prabowo. Prabowo tentu ingin menyatakan soal pentingnya keteladanan dalam pemberantasan korupsi. Kita tahu dalam banyak kasus pemberantasan korupsi gagal menjadi gerakan politik yang terstruktur karena "pencurian" uang negara melibatkan pemimpin politik tertinggi. Pernyataan ini konteksnya sangat penting dalam arti untuk menekankan adanya kehendak politik dari pemimpin politik tertinggi. Apalagi kita tahu beban Asta Cita yang harus segera diwujudkan adalah pemberantasan korupsi.

Apa yang mesti dilakukan? Dalam seratus hari pertama adalah segera seleksi ulang calon pemimpin KPK, jangan sampai ada di antara mereka yang tak sejalan dengan langgam baru pemberantasan korupsi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini juga agar calon pemimpin KPK yang diseleksi pada periode pemerintahan Jokowi tak memiliki agenda sendiri, apalagi menjadikan pemberantasan korupsi sebagai alat barter politik.

Setelah itu segera lucuti pasal pasal hasil revisi dalam UU KPK yang membuat lembaga antirasuah ini masuk dalam rumpun eksekutif biasa. Hal mendesak lain di seratus hari pertama adalah segera susun daftar masalah yang membuat Rancangan Undang Undang Perampasan Aset mangkrak di DPR.