Saling Balas Dedi Mulyadi Vs Purbaya soal Uang Daerah, Giliran KDM Safari ke BPK: Bukan Intervensi, Jelas Dibelanjakan!

"Misalnya dikasih Rp1 miliaran, berarti kalau Rp1,6 triliun hanya diperlukan 160 lembaga. Terus kalau 1.600 lembaga dikasih Rp1 miliaran sekarang habis. Tapi besoknya uang yang diterima oleh penerima hibahnya dipakai beli mobil, bangun rumah, jadi korupsi lagi nanti."

"Makanya belanjanya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat yang dirasakan dampaknya langsung oleh semua, bukan perorangan atau kelembagaan," tutur Dedi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ada 15 daerah yang masih menyimpan dana di luar bank pembangunan daerahnya.

Berdasarkan data BI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sempat disebut memiliki deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jabar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga disebut menyimpan dana deposito Rp14,683 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp6,8 triliun.

Purbaya mengungkapkan data tersebut bersumber dari Bank Indonesia, yang mencatat total dana mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun. Angka itu terdiri dari simpanan pemerintah kabupaten sebesar Rp134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp39,5 triliun.

Dalam pernyataan terbarunya, Purbaya juga menyoroti praktik sejumlah pemerintah daerah yang menyimpan dana APBD dalam bentuk giro, bukan deposito. Menurutnya, langkah itu justru merugikan daerah karena bunga giro jauh lebih rendah.

"Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposito tapi di giro, malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan. Kenapa di giro? Pasti nanti diperiksa BPK itu," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Kamis lalu. (ant/rpi)