Polri Dinilai Berperan Aktif Jaga Situasi Kemanan Nasional saat Kerusuhan Agustus 2025 Hingga Pasca Rentetan Kerusuhan

Jakarta, tvOnenews.com – Desakan Reformasi Polri menggema pasca aksi demo pada akhir Agustus 2025 lalu diberbagai daerah yang berujung akan kerusuhan hingga mnelan sejumlah korban jiwa.

Pemerintah Indonesia melalui Presiden RI, Prabowo Subianto pun turut merespons hal tersebut dengan pembentukan Komite Reformasi Polri yang direncanakan akan dikukuhkan pada Oktober 2025.

Pendiri Haidar Alwi Institut, R. Haidar Alwi mengatakan saat kerusuhan pada Agustus lalu, Polri dinilai telah mampu menjaga stabilitas keamanan nasional meski di tengah gelombang kerusuhan.

“Pada saat krusial itulah Polri berdiri di garis depan, membendung arus kekacauan, menjaga agar api kemarahan tidak membakar habis fondasi negara, dan memastikan pemerintahan tetap berjalan tanpa kehilangan kendali,” kata Haidar kepada awak media, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Haidar menyayangkan adanya narasi yang justru menilai peran Polri sebagai kegagalan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas) saat gelombang kerusuhan terjadi.

Ia menilai tak sepatutnya peran Polri dinilai salah sepenuhnya saat rentetan kerusuhan terjadi buntut aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.

“Di tengah kompleksitas tragedi yang melibatkan dugaan intervensi pihak eksternal, Polri justru dijadikan kambing hitam seolah-olah mereka penyebab, bukan penyelamat,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Haidar turut menilai langkah desakan mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo justru tak sesuai dengan rentetan kerusuhan yang terjadi.

Ia menduga adanya motif politik di balik desakan reformasi hingga mengganti pucuk pimpinan dari instansi Polri tersebut.

“Lebih menyakitkan lagi, alih-alih mengucapkan terima kasih, justru muncul tuntutan politik yang ingin mengganti Kapolri, bahkan wacana Reformasi Polri yang berpotensi menempatkan kepolisian di bawah kementerian tertentu,” kata Haidar.

“Ini berpotensi bahaya. Sebab sejarah sudah membuktikan, Polri yang dikungkung di bawah kementerian adalah Polri yang kehilangan independensinya, yang tidak lagi bisa berdiri tegak sebagai pengayom masyarakat, melainkan hanya menjadi kepanjangan tangan politik,” sambungnya.

Haidar pun mengimbau agar semua pihak dapat berpikir seksama buntut kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025 lalu.

“Kepada siapa kita berterima kasih ketika keamanan nasional tetap terjaga di tengah hasutan yang berusaha memecah belah? Jawabannya jelas: Polri,” pungkasnya. (raa)