Polda Metro Jaya Bantah Delpedro dan Syahdan Sulit Dijenguk, Kementerian HAM Ingatkan Akses Jenguk Tahanan adalah Hak Asasi

Jakarta, tvOnenews.com - Polda Metro Jaya menepis tudingan keluarga aktivis Delpedro dan Syahdan yang mengaku dipersulit menjenguk keduanya di tahanan. Polisi menegaskan akses besuk tetap berjalan sesuai aturan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Ary Syam Indradi, menegaskan tidak ada pembatasan kunjungan terhadap keduanya.

“Tidak, tidak ada, tidak ada kesulitan. Ada aturannya, ada tata cara, ada jam besuknya,” kata Ade Ary, Kamis (18/9).

Ia juga menanggapi kabar bahwa Syahdan melakukan aksi mogok makan.

“Saya belum dapat informasi, nanti kami cek,” ujarnya.

Sementara itu, penyidikan kasus keduanya disebut masih berjalan dengan pendalaman.

“Soal penangguhan penahanan, nanti penyidik yang akan mempertimbangkan,” tambahnya.

Di sisi lain, Kementerian HAM menegaskan bahwa prinsip kemudahan akses bagi tahanan merupakan hak yang wajib dipenuhi.

Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menyatakan pihaknya menjalin komunikasi dengan berbagai lembaga, termasuk Polda Metro Jaya, Kompolnas, dan juga KontraS.

“Prinsipnya kemudahan akses itu harus diberikan, karena itu juga bagian dari hak asasi. Saya akan komunikasi dan koordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk mendorong kemudahan itu,” tegas Munafrizal.

Ia juga menyebut bahwa aksi mogok makan yang dilakukan tahanan adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dihormati.

“Bentuknya mogok makan dan lain-lain, sepanjang itu dilakukan secara damai, ya itu kita harus hormati,” ujarnya.

Mengenai isu dugaan penghilangan paksa, Munafrizal mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan.

“Kita nggak bisa prematur menyatakan itu penghilangan paksa. Dua orang sudah ditemukan dan ternyata bukan kasus itu. Jadi kita tunggu yang lainnya sampai ketemu, baru bisa kita ketahui sebenarnya,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan Kemenkumham tetap membuka layanan pengaduan terkait isu HAM, termasuk kasus Delpedro dan Syahdan.

“Kalau ada kejadian-kejadian, kita bisa terima laporan. Nanti kalau perlu komunikasi dengan kepolisian, tentu kita tindak lanjuti,” tutup Munafrizal.

Sebelumnya, Keluarga aktivis Delpedro Marhaen dan Syahdan Husein mengungkapkan kesulitan mereka menjenguk dua tahanan politik tersebut di Polda Metro Jaya.

Selain akses yang dipersulit, kondisi fisik dan psikis keduanya disebut kian mengkhawatirkan.

Delpiero Hegeliean, kakak kandung Delpedro, menuturkan adiknya mengalami penurunan berat badan selama hampir dua pekan ditahan.

“Kondisi Delpedro di dalam, untuk fisik dia sehat, tapi ada penurunan berat badan. Yang bisa dia lakukan hanya membaca, bahkan untuk menulis pun susah karena tidak diberikan akses. Padahal dia ingin menyelesaikan tesisnya,” ujar Delpiero di Polda Metro Jaya, Rabu (17/9).

Ia juga mengeluhkan keluarga dipersulit untuk membesuk.

“Hari ini, baru hari ini lagi kami dipersulit untuk masuk, harus ada izin dari penyidik,” tambahnya.

Delpiero menegaskan, keluarganya tidak ingin “mengemis ampun” kepada pemerintah, melainkan meminta proses hukum yang adil.

“Delpedro dan kawan-kawan tidak bersalah. Jika memang tidak bersalah, tolong segera dilepaskan. Mereka punya hak asasi manusia. Demokrasi tidak bisa tumbuh dari balik penjara,” tegasnya.

Syahdan Mogok Makan Sejak 11 September

Sementara itu, Sizigia Pikhansa, kakak Syahdan Husein, mengungkap kondisi serupa dialami keluarganya. Ia mengatakan sejak awal penangkapan, keluarga tidak diberi informasi resmi oleh kepolisian.

“Dari pertama ditangkap, keluarga tidak mengetahui apapun, tidak dikabari, tiba-tiba jadi tersangka. Akses untuk bertemu pun dihalang-halangi. Itu memengaruhi psikis Syahdan, karena ia tidak mendapat pendampingan emosional dari keluarga maupun kuasa hukum,” kata Sizigia.

Lebih jauh, ia menyampaikan kabar bahwa Syahdan telah mogok makan sejak 11 September sebagai bentuk protes.

"Berarti sudah seminggu ini Syahdan mogok makan. Ia bilang akan terus mogok sampai seluruh tahanan politik dibebaskan,” ujarnya.

Menurut Sizigia, aksi mogok makan juga diikuti oleh 16 tahanan lain. Mereka bahkan membuat surat terbuka kepada DPR dan Presiden Prabowo Subianto untuk memprotes penangkapan para aktivis.

“Adik saya itu bukan provokator. Dengan kondisi Indonesia saat ini, siapa yang butuh provokator untuk marah? Semua orang bisa merasakan. Mereka hanya menyuarakan suara rakyat,” pungkasnya. (rpi/dpi)