Santer Kabar Dugaan Perselingkuhan antara Perwira Polri, ISSES Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Irjen Krishna Murti

Jakarta, tvOnenews.com - Nama Irjen Pol. Krishna Murti kembali menjadi buah bibir publik usai dugaan kasus perselingkuhannya mencur dengan seorang Polwan yakni Kompol Anggraini Putri. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto ikut menyorot dugaan kasus perselingkuhan antar personel Polri itu. Ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi jabatan yang diberikan kepada Krishna Murti sebagai Sahlijemen Kapolri. Menurutnya langkah itu diperlukan agar menjaga citra Polri ditengah ramainya kabar perselingkuhan oleh mantan Kadiv Hubinter Polri tersebut. “Harusnya di-non job-kan. Karena bahkan dengan jabatan staf ahli pun, tentu akan mengganggu citra Polri,” kata Bambang kepada awak media, Jakarta, Kamis (18/9/2025). Bambang menjelaskan kabar dugaan perselingkuhan yang terjadi bahkan telah sampai menjalani sidang kode etik. Namun, Bambang menyayangkan sidang etik Krishna ini tidak seperti anggota lainnya yang disiarkan terbuka melalui media massa. Bambang menilai sidang etik Krishna yang digelar secara tertutup merupakan hal yang wajar, dan biasanya untuk kasus-kasus personal atau kesusilaan. Pasalnya, kata Bambang, sidang tertutup dinilai untuk menghindari kehebohan yang membebani institusi Polri. “Sebaiknya memang harus segera dilakukan mutasi jabatan sekaligus menunggu keputusan final,” tegas dia. Diketahui, Krishna Murti dimutasi dari jabatan Kadiv Hubinter Polri sebagai Sahlijemen Kapolri. Mutasi tersebut berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: S/1764/VIII/KEP/2025, tertanggal 5-8-2025 yang ditandatangani AS SDM Kapolri Irjen Anwar. Dari akun TikTok Bantuan Hukum Online, tertulis narasi internal Polri kembali menjadi sorotan karena seorang perwira tinggi (Pati) Irjen Krishna Murti terjerat dugaan pelanggaran kode etik profesi berupa perzinahan dan/atau perselingkuhan dengan Kompol Anggraini Putri. Unsur pelanggaran berdasarkan rangkaian fakta, para peserta gelar sepakat bahwa terdapat cukup bukti pelanggaran kode etik profesi Polri. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 13 Ayat (1) PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Pasal 8 huruf c angka (2) dan (3), serta Pasal 13 huruf f Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Kendati demikian, sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak Polri terkait kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret Irjen Krishna Murti dengan Kompol Anggraini Putri hingga disidang kode etik profesi tersebut. (raa)

Santer Kabar Dugaan Perselingkuhan antara Perwira Polri, ISSES Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Irjen Krishna Murti

Berita Terkait

Buntut Laporan Mahasiswa, Wagub Bangka Belitung Kini Berstatus Tersangka

KPK Berkomentar soal Putusan MK Terkait Anggota Polri di Lembaga KPK

Kapolri Tinjau Pos Command Center, Pastikan Arus Mudik Berjalan Aman dan Nyaman

Sesuai Pesan Prabowo, Kapolri Pastikan Masyarakat Mendapat Pelayanan Terbaik Selama Arus Mudik dan Balik Nataru

Topik Terkait

Irjen Krishna Murti

Kompol Anggraini Putri

Perselingkuhan

Polri

Kapolri

Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Saksikan Juga

Kontingen Indonesia Pulang ke tanah Air Membawa 333 Medali

Pencarian 8 ABK Hilang Oleh Tim SAR Terkendala Cuaca Buruk

Bus Maut Merenggut Belasan Nyawa, Ternyata Sopir Cadangan

Lahar Panas Semeru Terjang Jalan, Penambang Terjebak

Akses Darat Terputus, Tim Medis Dikirim Menggunakan Helikopter

Warga Sibolga Harapkan Bantuan di Momen Hari Raya Natal

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Banjir