news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Ratusan Ojek Online tergabung dari URC menggelar aksi 177 dalam bentuk protes menolak status ojol menjadi buruh atau pekerja, di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7)..
Sumber :
  • tvOnenews.com/Julio Trisaputra

Bersurat ke Kemenhub, Komunitas Ojol Tolak Penurunan Skema Komisi

Sejumlah komunitas Ojek online (Ojol) di Jabodetabek merespons adanya opini terkait komisi dari aplikator yang turun dari 20 persen menjadi 10 persen pasca Aksi 177 pada Kamis (17/7/2025).
Sabtu, 19 Juli 2025 - 03:45 WIB
Reporter:
Editor :

Dukungan juga datang dari perwakilan mitra perempuan. Siti Chodidjah, Ketua salah satu komunitas driver wanita Jakarta Timur.

Ia menyatakan bahwa struktur komisi yang sehat menjadi penopang keberlanjutan profesi, termasuk bagi para perempuan yang menggantungkan hidup dari platform online.

“Sebagai ibu rumah tangga dan pekerja, saya butuh sistem yang stabil. Komisi 20 persen itu bukan beban, karena kami tahu manfaatnya. Kami ingin pemerintah dengar suara kami yang aktif, bukan dari pihak yang hanya bicara tapi sudah lama tidak bekerja di jalan,” tegas Siti.

Chris, Ketua Komunitas Driver Online Shelter Grab MBH, menambahkan bahwa perubahan mendadak dalam struktur pendapatan bisa berdampak serius terhadap psikologi kerja mitra di lapangan. 

Ia menekankan bahwa mitra lebih membutuhkan kepastian daripada kebijakan populis yang bisa mengganggu ekosistem.

“Kalau sistem promo hilang, bonus dikurangi, atau bantuan darurat dihentikan karena aplikasi kekurangan anggaran, siapa yang rugi? Kami juga. Jadi tolong jangan buat keputusan hanya karena tekanan politik sesaat,” ujar Chris.

Pernyataan bersama ini juga diteken oleh berbagai ketua komunitas lainnya dari wilayah Jabodetabek dengan menyatakan dukungan yang senada.

Dengan semua alasan tersebut, para komunitas menekankan bahwa mereka tidak menolak perubahan tetapi perubahan harus didasarkan pada kajian yang komprehensif, melibatkan mitra aktif, dan berpihak pada keberlangsungan ekosistem digital yang sudah terbukti menopang jutaan pekerja informal di Indonesia.

“Kami siap berdialog. Tapi tolong jangan ganggu sistem yang sudah stabil. Kami ingin cari nafkah dengan tenang, bukan sibuk menyesuaikan diri dengan kebijakan yang dibuat dari ruang rapat tanpa mendengar suara kami yang bekerja di jalan setiap hari,” pungkas pernyataan para komunitas.

Oleh karenanya, komunitas-komunitas ini memutuskan untuk tidak turun ke jalan 21 Juli 2025 nanti yang diinisiasi oleh Garda, karena tidak sepaham dengan hati nurani mereka. (raa)

 

 

 

 

 

 

 

 

Berita Terkait

1
2
Tampilkan Semua

Topik Terkait

Saksikan Juga

11:47
15:11
07:39
18:33
03:26
01:19

Viral