Uskup Jayapura Komentari Wacana Gibran Berkantor di Papua: Jangan Keluar Masuk di Kantor Saja!

Jakarta, tvOnenews.com - Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr Yanuarius Matopai You komentari wacana Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua.

Kata dia, jika itu terwujud, Gibran harus berada di tengah-tengah masyarakat dan mendengarkan keluhan mereka.

"Kami harapkan Wapres ada di tengah masyarakat. Jadi jangan keluar masuk di kantor saja dengan lapisan keamanan yang sangat ketat," beber kepada wartawan di sela-sela kegiatan Launching Pesparani ke III Tingkat Kota Jayapura dan Pencanangan Sinode Keuskupan Jayapura yang berlangsung di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (12/7/2025).

Bahkan dia menekankan,  pentingnya Wapres Gibran untuk mendengarkan langsung saran dan masukan dari masyarakat Papua.

"Yang terpenting adalah bagaimana datang ke masyarakat dan mendengarkan langsung keluhan mereka masing-masing," bebernya.

"Setelah mendengar dari masyarakat, bisa membuat kebijakan dan solusi-solusi untuk mengatasi masalah yang dialami oleh masyarakat. Itu yang saya harapkan," jelasnya.

Uskup pertama orang asli Papua ini juga meminta agar kehadiran Wapres Gibran di Papua bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar berinteraksi dengan masyarakat.

"Wapres Gibran bisa berbicara langsung dengan kaum pemuda, kaum perempuan, tokoh-tokoh adat, pimpinan agama. Saya pikir ini lebih baik dan lebih bermasyarakat serta mendengarkan langsung dari masyarakat, terkait persoalan yang dialami dari segala aspek kehidupan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Wapres Gibran menegaskan kesiapannya untuk melaksanakan tugas memimpin percepatan pembangunan di Papua.

"Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan ke mana pun dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin sebelumnya untuk menangani masalah Papua," ujarnya di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025).

Wapres Gibran juga menyatakan bahwa dirinya dapat berkantor di mana saja, baik di Jakarta, Ibu Kota Nusantara (IKN), maupun di Papua.

"Kalau saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten di Jawa Tengah. Ini kita di mana pun kita jadikan kantor," pungkasnya. (aag)