Soal Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Puan: Jangan Ada Pihak yang Dihilangkan Jejak Sejarahnya

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menghormati keputusan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan, yang tetap melanjutkan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia atau nasional.

Namun, Puan meminta kepada pemerintah agar penulisan ulang sejarah tidak sampai merugikan pihak lain dan menghilangkan jejak sejarah pihak tertentu.

“Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya,” tutur Puan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (3/7).

“Jadi, saling menghormatilah terkait dengan hal itu. Ya, saling menghormati dan menghargai,” sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia atau nasional tetap dilanjutkan dan tidak akan ditunda.

Hal itu diungkapkan usai menghadiri rapat dengan Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (2/7). Dia mengatakan uji publik naskah penulisan ulang sejarah juga akan dilaksanakan pada Juli 2025.

“Kita akan melakukan uji publik. Jadi kita akan melakukan uji publik terhadap apa yang ditulis. Ya bulan Juli ini,” jelas Fadli.

Politisi Partai Gerindra itu menuturkan uji publik dilakukan untuk melengkapi data-data yang berkaitan dengan sejarah. Kemudian, untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan sejarah.

“Memang sudah kita rencanakan (uji publik). Karena kita memang transparan,” tutur Fadli. (saa/dpi)