PHK Massal dan Ketidakpastian, Serikat Pekerja Pegadaian: Hubungan Industrial Kita Perlu Diselamatkan

Jakarta, tvOnenews.com - Hubungan industrial di Indonesia sedang menghadapi tekanan berat. Dalam tiga bulan terakhir, lebih dari 5.000 kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) tercatat secara nasional. Menurut Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PT Pegadaian, Mufri Yandi perubahan regulasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Cipta Kerja menambah ketidakpastian di tingkat implementasi. Fenomena ini menandakan bahwa relasi antara pengusaha dan pekerja masih jauh dari kata sehat. "PHK massal, kontrak kerja yang ambigu, dan lambannya penyelesaian sengketa ketenagakerjaan menunjukkan bahwa relasi kerja kita belum didasari oleh kepercayaan dan kolaborasi yang kuat," ungkap Mufri dalam pernyataannya, Rabu (25/6/2025). Mufri menilai, akar persoalan bukan hanya terletak pada aturan hukum semata, tapi juga pada budaya hubungan kerja yang minim dialog. Selain itu, menurut Mufri, belum terbangunnya budaya komunikasi tripartit yang sehat antara pemerintah, pemberi kerja, dan serikat pekerja menjadi penghambat utama penyelesaian krisis. "Hubungan industrial bukan hanya soal hukum ketenagakerjaan. Ini soal relasi antar manusia dalam sebuah ekosistem kerja," katanya. Mufri menyerukan agar ketiga aktor utama dalam hubungan industrial mengambil langkah nyata yakni pemerintah sebagai pencipta ruang dan penengah aktif. "Perkuat forum dialog tripartit seperti Dewan Pengupahan dan LKS (lembaga kerja sama) Tripartit," tuturnya. Ia juga mendorong agar reformasi sistem penyelesaian sengketa ketenagakerjaan agar lebih cepat, murah, adil, dan kembangkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi PHK massal. "Buat standar pelaksanaan pasca putusan MK, termasuk batas kontrak PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan perlindungan tenaga kerja lokal," tuturnya. Di sisi lain, agar pemberi kerja transparan dan bertanggung jawab, ia menegaskan bahwa untuk melibatkan serikat pekerja dalam keputusan strategis, seperti efisiensi atau transformasi digital. "Bangun komunikasi dua arah antara manajemen dan pekerja. Fokus pada penyelesaian, bukan semata-mata perlawanan," terangnya. Mufri menekankan bahwa hubungan industrial yang sehat tidak cukup dibangun lewat regulasi semata, tetapi membutuhkan komitmen bersama untuk saling mendengar dan membangun. "Jika pemerintah menyediakan ruang dialog yang inklusif, pengusaha membuka ruang transparansi, dan serikat pekerja hadir sebagai mitra strategis, maka kita bisa mewujudkan hubungan kerja yang kompetitif secara ekonomi, adil secara sosial, dan stabil secara politik," tandasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pihak duduk bersama sebelum kondisi semakin memburuk. "Jangan tunggu hubungan industrial ini runtuh. Mari duduk bersama sebelum semuanya terlambat," pungkasnya. (rpi/raa)

PHK Massal dan Ketidakpastian, Serikat Pekerja Pegadaian: Hubungan Industrial Kita Perlu Diselamatkan

Berita Terkait

Soal Perpol 10/2025, BEM KSI Sebut Konstitusional dan Sejalan Putusan MK

BEMNUS: Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Perlu Dibaca Dalam Kerangka Konstitusional

Kolaborasi Pupuk Indonesia dan BCF di Campus Leaders Program, Dapat Perhatian Internasional dalam The Union World Conference on Lung Health 2025

Perpol 10/2025 Dinilai Ada Supaya Transisi Jabatan Tidak Menimbulkan Kekosongan Kepemimpinan

Topik Terkait

Phk

Pegadaian

Mahkamah Konstitusi

Mk

Saksikan Juga

Penanganan Pascabencana Sumatra, Polri Kirim Bantuan 1.500 Personel

Ribuan Warga Bener Meriah Antre Membeli Gas LPG 3 KG

Pelaku Curanmor Bersenpi Nyaris Dihakimi Warga Bandar Lampung

Momen Warga Hadiahi Awak Helikopter Durian yang Kirim Bantuan

Pesona Malam Natal di New York, Hangat di Tengah Musim Dingin

Hanya Tinggal Atap, Puluhan Rumah Terkubur Endapan Lumpur Yang Mengeras di Sibolga

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Banjir

Aceh