Tolak Titipan Jabatan, Gubernur Pramono Teken Kontrak Kinerja 2025: Tak Ada Ruang untuk Nepotisme

Jakarta, tvOnenews.com — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih dan profesional dengan menandatangani Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 bersama seluruh pejabat pimpinan tinggi Pemprov DKI Jakarta.

Pramono menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab kolektif dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Tentunya, saya dan Bang Dul (Wakil Gubernur Rano Karno) tidak mungkin bisa memimpin dengan baik jika Saudara-saudara sekalian tidak bekerja secara kolektif. Bersama, kita wujudkan target kinerja yang telah diselaraskan dengan kebijakan strategis jangka menengah dan panjang,” ujar Pramono, di Balai Agung, Jakarta Pusat, Senin (23/6/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Pramono juga menegaskan tidak akan membawa orang luar ataupun menerima “titipan jabatan”. Ia meminta seluruh jajaran Pemprov menjunjung tinggi profesionalisme dalam membangun tim kerja yang kuat dan berintegritas.

“Profesionalisme adalah kata kunci utama dalam bekerja secara kolektif. Saya tahu, dengan sikap profesional, Saudara akan mampu bekerja dengan baik. Karena itu, saya tegaskan agar tidak ada pekerjaan yang bersifat pribadi atau karena titipan,” katanya dengan tegas.

Perjanjian kinerja ini dilengkapi dengan rencana aksi terukur untuk memastikan capaian indikator kinerja sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang. Visi Jakarta untuk masuk dalam Top 20 Global Cities pada 2045 menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan strategis.

Berbagai program prioritas turut digulirkan, mulai dari pemerataan infrastruktur, bantuan sosial, perluasan akses transportasi dan informasi, penguatan iklim investasi, hingga pelestarian budaya lokal. Seluruh upaya tersebut dibingkai dalam prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan tata kelola adaptif untuk menghadapi persaingan global.

“Saya meminta seluruh jajaran Pemprov DKI untuk terus melakukan upaya terbaik dalam merangkul seluruh elemen masyarakat, memastikan tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan kota ini,” ujar Pramono.

Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir, menambahkan bahwa penandatanganan perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja pegawai Pemprov DKI. Ia berharap setiap pejabat benar-benar memahami strategi dan target kerja secara menyeluruh.

“Kami perlu melakukan penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja agar para pejabat pimpinan tinggi berkomitmen bekerja dengan tulus dan ikhlas, serta memahami secara utuh sasaran, tujuan, target, dan strategi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya,” jelas Chaidir.

Penandatanganan dokumen ini diikuti oleh jajaran pimpinan tinggi Pemprov DKI, termasuk Sekretaris Daerah, para deputi, asisten, inspektur, kepala dinas dan badan, wali kota administrasi, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Satpol PP, Sekretaris DPRD, serta kepala biro di lingkungan Sekda. (agr/nba)