news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Gedung Kejagung RI.
Sumber :
  • Dok. tvOnenews.com

Kritik Pedas Pengamat Soal Jaksa 'Kebal Hukum': Rakyat Tak Miliki Tempat Berlindung

Pengamat politik Ray Rangkuti mengkritik pola impunitas dalam penanganan kasus Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. 
Jumat, 14 Maret 2025 - 23:10 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat politik Ray Rangkuti mengkritik pola impunitas dalam penanganan kasus Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. 

Hal tersebut disampaikan dalam forum diskusi publik secara daring yang digelar Forum Kajian Demokrasi Kita (FOKAD) bertema 'Tom Lembong, Keadilan, dan Imunitas Jaksa' pada Jumat (14/3/2025).

Ia menyoroti pernyataan kejaksaan yang menyebut bahwa serangan terhadap satu jaksa sama dengan serangan terhadap institusi.

Menurutnya pernyataa tersebut sebagai bentuk perlindungan berlebihan terhadap aparat penegak hukum.

“Pernyataan seperti ini sudah sering kita dengar. Jika seorang jaksa mendapat kritik atau serangan, langsung dianggap sebagai serangan terhadap Kejaksaan Agung," kata Ray, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

“Sementara jika rakyat biasa mengalami ketidakadilan, itu tidak pernah dianggap sebagai serangan terhadap seluruh Rakyat Indonesia,” sambungnya.

Ray menuturkan pernyataan tersebut menunjukkan ketimpangan antara hak pejabat dan rakyat. 

Pasalnya, kata Ray, pejabat memiliki perlindungan ekstra di balik institusinya dibanding rakyat yang tak memiliki tempat berlindung.

“Hak-hak pejabat lebih diutamakan. Mereka dipanggil dengan gelar ‘Yang Terhormat’, sementara rakyat biasa tidak mendapat penghormatan yang sama. Bahkan, mereka yang pernah terlibat kasus korupsi tetap dihormati saat kembali ke masyarakat,” katanya.

Dalam kasus Tom Lembong, Ray menilai impunitas kejaksaan semakin terlihat jelas. 

Ia menilai sikap jaksa yang menantang siapa pun yang berani menyenggol kejaksaan merupakan bentuk upaya melindungi institusi serta berpotensi mengorbankan keadilan.

“Ini cerminan mindset orde baru yang masih bertahan. Hukum yang seharusnya membatasi kekuasaan pejabat malah digunakan untuk melindungi mereka dari kritik dan tuntutan hukum,” katanya.

Ray berharap agar sistem hukum di Indonesia dapat lebih adil dan transparan di mana kritik terhadap pejabat dan institusi negara tidak dianggap sebagai serangan melainkan sebagai bagian dari upaya perbaikan. (raa)

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

05:01
05:20
03:42
28:51
12:19
16:55

Viral