Tragedi Kelaparan di Gaza dan Barat yang Diam

Jakarta, tvOnenews.com- Lebih dari 2 juta orang penduduk di wilayah Gaza, kantung Palestina  kini terputus dari akses terhadap bahan makanan, air bersih, dan pasokan medis yang memadai. Melalui layar media, entah itu di ponsel, laptop atau di televisi, setiap orang saat ini bisa mengetahui mengenai penderitaan kelaparan dan genosida di Gaza.

Krisis kemanusiaan di Gaza yang menyayat hati adalah bencana buatan manusia (baca: Zionis Israel) yang telah melakukan pengepungan, pemboman, dan penghentian pemberian bantuan dari badan internasional yang kredibel seperti UNRWA.

Ironisnya, tragedi ini tidak dilakukan oleh junta militer atau negara yang dipimpin diktator/otoritarian, tetapi dilakukan oleh sebuah negeri yang mengaku sebagai "kekuatan demokrasi" di Timur Tengah, yaitu Israel.

Tidak heran bila kata "mengerikan" merupakan satu kata yang disebut Sekjen PBB Antonio Guterres kepada awak media di kantor pusat PBB pada medio Juli ini, untuk menggambarkan situasi penderitaan kemanusiaan yang tengah terjadi di Gaza.

Sekjen PBB juga menyoroti bahwa banyak korban sipil, termasuk anak-anak, yang tewas di saat mereka sedang mencari bantuan.

Sebelumnya di tempat yang sama pada kesempatan berbeda, Guterres menegaskan bahwa mencari bantuan untuk makan "tidak boleh menjadi hukuman mati", seraya menegaskan bahwa Israel memiliki kewajiban untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan masyarakat Palestina di Gaza.

Dia juga mengingatkan bahwa kelaparan sudah sangat meluas bahkan hingga pekerja kemanusiaan yang bertugas membagikan pangan pun berada dalam kondisi lapar.

Untuk itu, Guterres menekankan perlunya solusi yang mendesak dan praktis melalui tindakan konkret untuk memastikan bantuan menjangkau mereka yang membutuhkan.

Pengaruh Barat atas Israel

Perlu diingat bahwa sejumlah negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman memiliki pengaruh yang tak tertandingi atas Israel melalui penjualan senjata, perlindungan diplomatik, dan hubungan ekonomi.

Negara-negara tersebut dapat menuntut dengan keras dan efektif koridor kemanusiaan yang terbuka, persyaratan bantuan militer, dan penegakan hukum internasional. Namun, tindakan mereka masih terkesan ragu-ragu, membiarkan kelaparan semakin parah meskipun mereka sebenarnya mampu menghentikannya.