Penanggulangan Banjir dan Macet di Kota Surabaya

Sosialisasi kepada warga juga menjadi perhatian DPRD. Dalam rapat dengar pendapat, Achmad menekankan perlunya dialog dengan warga di kawasan bantaran sungai dan pemukiman padat, agar normalisasi saluran bisa berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial. Ia menyatakan bahwa perbaikan drainase dan sungai harus mempertimbangkan keberadaan rumah warga, bukan sekadar menyisir area kosong.

Di aspek penganggaran, DPRD turut memastikan agar anggaran banjir dalam APBD terserap dengan bijaksana. Achmad menegaskan peran legislatif sebagai pengawas anggaran dan pelaksana aspirasi rakyat, “Kami akan terus mengawal agar setiap rupiah yang dialokasikan untuk banjir benar-benar berdampak ke lapisan masyarakat yang paling rentan.”

Dari perspektif DPRD, penanganan banjir dan kemacetan harus bersifat menyeluruh — bukan hanya proyek besar, tetapi juga pemeliharaan jangka panjang, regulasi, dan partisipasi publik. Tanpa integrasi semua komponen tersebut, dikhawatirkan Surabaya akan terus mengalami genangan dan kemacetan meski sudah mengucurkan anggaran besar. Dan menurut Achmad Nurjayanto, DPRD siap memainkan perannya untuk memastikan perubahan nyata.(chm)