Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pati, Jawa Tengah menyatakan lima kepala desa dan dua perangkat desa tak terbukti melanggar netralitas terkait laporan dugaan dukungan terhadap pasangan calon peserta Pilkada 2024.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan alasan partainya mengusulkan revisi Undang-Undang tentang Pemilu. Begini kata kader sekaligus anggota DPR.
MK baru saja mengabulkan gugatan Perludem mengenai ambang batas parlemen empat persen menjadi diatur ulang. Hidayat Nur Wahid pun turut menanggapi hal ini.
KH Ahmad Baharuddin Nursalim (Gus Baha), Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quâran, Lembaga Pendidikan Pengembangan Ilmu Al Quran (LP3IA), Rembang, Jawa Tengah, mengapresiasi kerja Polri dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Pemilihan Umum 2024 sebagai suatu proses demokrasi yang lebih bermakna.
Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait Presiden dan Menteri boleh kampanye menuai kontroversi. Pakar Hukum Tata Negara di Surabaya menyebutkan hal tersebut memang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membagikan buku kepada anak-anak saat kampanye di Penjaringan, Jakut, Jumat (1/12/2023). Bawaslu DKI Jakarta tengah mengkaji dugaan pelanggaran kampanye oleh cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang diduga melibatkan anak-anak.
Polda Metro Jaya menerima sejumlah laporan yang dilayangkan terhadap Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Aiman Witjaksono.
Dalam keputusannya MK menyebut undang-undang tersebut termasuk open legal legacy, sehingga harus dikembalikan kepada pembuat undang-undang yakni DPR dan Pemerintah.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD menilai Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengubah aturan tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Herdensi menyebutkan hingga kini belum ada partai politik di daerah itu yang memenuhi syarat kelengkapan berka
Berdasarkan UU No. 40 1999, pers nasional mempunyai peranan atau kewajiban memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. Pers juga berperan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi.