PKB soal Alasan Usul Gelaran Pilpres dan Pileg 2029 Dipisah: Biar Tidak Pilih Kucing dalam Karung

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan alasan partainya mengusulkan revisi Undang-Undang tentang Pemilu.

Pihaknya ingin agar gelaran Pilpres dan Pileg 2029 nanti dilaksanakan secara terpisah dengan rentang waktu beberapa bulan.

“Ya karena memang kontestasi Pileg akhirnya enggak muncul. Visi program seorang calon anggota legislatif itu semuanya enggak ada, enggak dibahas sama masyarakat. Semua terfokus kepada Pilpres,” ujar Jazilul di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

Menurutnya, pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang dilakukan bersamaan membuat kerja kader partai menjadi berat sebelah.

Pada akhirnya, kata Jazilul, kader partai yang kontestasi Pileg jadi lebih memprioritaskan bekerja untuk pemenangan capres-cawapres daripada dirinya sendiri.

“Ini kan juga kemudian bekerjanya enggak jelas, saya bekerja untuk siapa ya? Saya nyalon DPR RI, saya punya ketua umum yang maju jadi cawapres, kalau saya pribadi saya dahulukan cawapres gitu,” jelas Jazilul.

“Oleh sebab itu supaya fokus itu masyarakat supaya bisa memilih calon-calonnya dengan jelas,” tambahnya.

Wakil Ketua MPR RI itu berpendapat jeda waktu antara pelaksanaan Pilpres dan Pileg bisa berjarak enam bulan atau di bawah satu tahun. 

“Ya enam bulan cukup, di bawah satu tahun lah supaya kita persiapannya juga jelas gitu loh, pasukan ini di Pilpres ini bagaimana seorang pasukan harus bertempur untuk memenangkan dirinya dan harus memenangkan pimpinannya, coba gimana caranya,” jelas Jazilul.

Lebih lanjut, dia mengatakan usulan itu memang berdampak kepada bertambahnya anggaran pengeluaran.

Namun, dia menilai hal itu tidak menjadi masalah selagi memiliki manfaat, sehingga masyarakat tidak asal memilih capres-cawapres maupun calon anggota legislatif (caleg).

“Kalau hitungannya soal menghemat anggaran supaya tidak dua kali begitu, ada yang lebih hemat, presiden dipilih di MPR. Jadi cukup family legasatif pemilih legislatif yang nanti juga diberikan mandat oleh masyarakat untuk memilih calon presiden, itu juga bisa,” tandas Jazilul. (saa/muu)