DPP FOKSI apresiasi Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atas idealisme dan sikap tanggung jawabnya sebagai anggota muda DPR RI yang sempat ajukan pengunduran diri.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut Rahayu Saraswati alias Sara akan tetap menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 dan Wakil Ketua Komisi VII DPR.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ungkap alasan partainya menolak pengunduran diri Rahayu Saraswati alias Sara dari anggota DPR RI periode 2024-2029.
Adapun keputusan itu dilakukan guna menindaklanjuti surat Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor 10-043/B/MK-GERINDRA/2025 tertanggal 16 Oktober 2025
Mencuat wacana regulasi pemerintah terkait satu orang satu akun media sosial yang terhubung ke nomor ponsel. Ternyata menjadi sorotan dan pertanyan publik
Mantan Wakil Komandan (Wakom) TKN Fanta sekaligus pengusaha asal Jakarta, Wawan Sugiyanto, meminta agar proses pengunduran diri Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari kursi DPR RI ditinjau ulang.
Keponakan Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati masih menjadi sorotan publik. Karena, sikapnya yang mundur dari anggota DPR RI, masih menuai komentar
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi angkat bicara soal keputusan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara yang menyatakan mundur sebagai anggota DPR periode 2024â2029
PSIM Yogyakarta tidak bisa berbuat banyak saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan ke-25 Super League di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (11/3/2026).
Nasib pilu dialami siswa Kelas XII SMK IDN Boarding School di Kabupaten Bogor menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencabut izin pendirian sekolah
Babak playoff Liga Voli Korea 2025/2026 semakin dekat, Pink Spiders dan GS Caltex bersiap bertarung di fase selanjutnya. namun Daejeon Red Sparks gagal lolos?
Kronologi izin SMK IDN Boarding School Bogor dicabut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Simak alasan, polemik legalitas sekolah, dan nasib ratusan siswa terdampak.
Wali murid SMK IDN Bogor menagih kepastian nasib anak-anak mereka, pascapencabutan izin operasional sekolah oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM).