Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati melihat kesepakatan produk AS masuk Indonesia tidak wajib sertifikasi halal maupun pelabelan halal melanggar aturan.
Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penundaan tarif 32% dari Trump akan menjadi peluang RI untuk menyelesaikan negosiasi yang masih berlangsung dengan pihak AS.
Mensesneg Prasetyo Hadi minta doa rakyat, negosiasi tarif impor 32% dari AS masih berlangsung. Pemerintah berharap kebijakan perdagangan bisa ditinjau ulang.
Istana sebut belum ada jadwal resmi pertemuan Presiden Prabowo dan Donald Trump terkait tarif 32%. Tim ekonomi RI dipimpin Airlangga tengah bernegosiasi di AS.
Tarif 32% dari AS ancam ekspor RI mulai 1 Agustus 2025. Indonesia siapkan strategi hilirisasi, diversifikasi pasar, dan kebijakan pro-investasi untuk jaga daya saing produk nasional.
Indonesia merespons tarif AS 32% dengan jalur negosiasi. Airlangga Hartarto bertemu dengan Dubes AS Kamala Lakhdhir bahas strategi dagang dan kerja sama ekonomi
Untuk meningkatkan potensi pariwisata di Kota Batu, Dinas Pariwisata menggelar pameran UMKM, Bisnis Festival 2023 dan Ekraf yang menghadirkan beragam produk lokal serta menampilkan kegiatan budaya dan seni daerah.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan utang RI cukup efektif mendorong peningkatan pada Produk Domestik Bruto (PDB) atau GDP
PSIM Yogyakarta tidak bisa berbuat banyak saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan ke-25 Super League di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (11/3/2026).
Nasib pilu dialami siswa Kelas XII SMK IDN Boarding School di Kabupaten Bogor menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencabut izin pendirian sekolah
Babak playoff Liga Voli Korea 2025/2026 semakin dekat, Pink Spiders dan GS Caltex bersiap bertarung di fase selanjutnya. namun Daejeon Red Sparks gagal lolos?
Kronologi izin SMK IDN Boarding School Bogor dicabut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Simak alasan, polemik legalitas sekolah, dan nasib ratusan siswa terdampak.
Wali murid SMK IDN Bogor menagih kepastian nasib anak-anak mereka, pascapencabutan izin operasional sekolah oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM).