AS Tunda Tarif Impor 32% untuk Indonesia, Airlangga: Untuk Menyelesaikan Perundingan yang Sudah Ada

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Amerika Serikat saat ini masih menunda penerapan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia.

Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penundaan menjadi peluang bagi Indonesia untuk menyelesaikan proses negosiasi yang masih berlangsung dengan pihak AS.

Pemerintah berharap, hasil akhir dari negosiasi akan segera tercapai dalam waktu dekat.

Negosiasi itu merupakan respons atas komunikasi diplomatik yang intens antara kedua negara, khususnya setelah surat resmi dari Presiden AS Donald Trump dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi, penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada,” kata Airlangga di sela-sela kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Belgia, disampaikan di YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025).

Airlangga mengungkapkan, dirinya telah melakukan pertemuan langsung dengan perwakilan pemerintah AS, yaitu Secretary of Commerce, Howard Lutnick, dan Trade Representative, Jamieson Greer, pada hari Rabu sebelumnya.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperjelas posisi Indonesia terkait kebijakan tarif balasan dari pemerintahan Presiden Trump.

“Jadi kemarin dalam pertemuan di Amerika dengan Secretary Lutnick maupun Ambassador Greer dari USTR itu menyepakati bahwa apa yang diusulkan oleh Indonesia berproses lanjutan,” ujarnya.

Surat dari Presiden Trump yang dikirim pada 7 Juli 2025 menyebutkan bahwa tarif sebesar 32 persen akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025, kecuali ada hasil baru dari proses negosiasi.

Airlangga menyampaikan, dalam waktu tiga minggu ke depan, pemerintah menargetkan adanya finalisasi dari pembahasan yang telah dilakukan dengan pihak Amerika Serikat.

“Jadi tiga minggu ini diharapkan finalisasi daripada fine tuning daripada proposal dan fine tuning daripada apa yang sudah dipertukarkan,” ujarnya.

Saat ditanya apakah AS akan menarapkan tambahan lagi sebesar 10% kepada Indonesia karena bergabung dengan BRICS, Airlangga menegaskan bahwa hal itu belum akan terjadi. (rpi)