Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan menilai pemerintah harus mengambil langkah agresif terkait kebijakan ekonomi. Ia menilai...
Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Marwan Cik Asan turut menyoroti soal dana mengendap milik pemerintah daerah yang disebutkan oleh Menkeu Purbaya.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menegaskan, fraksinya yaitu Partai Demokrat akan mengawal paket stimulus ekonomi untuk kuartal IV 2025. Ia menilai..
Demokrat minta pemerintah untuk pastikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk barang dan jasa mewah, hanya berlaku untuk kalangan masyarakat atas saja.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah berencana untuk memundurkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang pada awalnya bakal diterapkan pada 1 Januari 2025.
Pimpinan Pusat (PP) Perisai Syarikat Islam mendukung penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Staf Khusus Menteri Agama RI sampaikan pesan mendalam dalam Perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 Keluarga Besar Kawanua se-Dunia Indonesia di Jakarta (29/1/2026).