DPR Soroti Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025: Harus Tepat Sasaran

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menegaskan, fraksinya yaitu Partai Demokrat akan mengawal paket stimulus ekonomi untuk kuartal IV 2025.

Dirinya menginginkan agar paket Rp16,23 triliun itu bisa digunakan dengan tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Stimulus harus tepat sasaran. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan," ujar Marwan menegaskan, Rabu (8/10/2025).

Ia berpendapat, memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan ini dilapangan merupakan tantangan utama.

Marwan menilai, pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR sangat penting untuk memastikan kebijakan ini tepat sasaran.

Dirinya meminta agar bantuan pangan ataupun insentif harus jatuh ke tangan yang tepat, jangan sampai tumpeng tindih.

Menurutnya, data lintas program seperti PKH, BPUM, dan data kemiskinan ekstrem harus diperkuat sehingga data yang ada actual.

"Transparansi dalam pendataan dan pelaporan publik harus dijaga, karena kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah lahir dari keterbukaan dan akurasi data," katanya lagi.

Pelaksanaan paket stimulus kuartal IV 2025 ini harus dieksekusi secara cepat agar pertumbuhan ekonomi bisa bergerak secara signifkan.

"Stimulus konsumtif harus diimbangi dengan stimulus produktif. Bantuan sosial tidak boleh berhenti pada tujuan jangka pendek menjaga konsumsi, tetapi juga harus mendorong peningkatan produktivitas masyarakat," tuturnya.

Selain itu, Marwan menuturkan agar pemerintah selalu mengantisipasi risiko inflasi dan ketimpangan antarwilayah.

Ia menyoroti, stimulus yang kemudian meningkatkan daya beli, bisa menimbulkan lonjakan harga barang.

Oleh karenanya, pasokan barang harus tetap terjaga, khususnya di wilayah terpencil.

Marwan mengatakan, distribusi bantuan juga harus mempertimbangkan kondisi geografis dan kemampuan pasokan daerah.

Diketahui, paket stimulus ekonomi untuk kuartal IV 2025 terdiri dari delapan program akselerasi di 2025, empat program yang dilanjutkan di 2026, dan lima program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja (8+4+5). (iwh)