Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
OJK mengizinkan emiten buyback saham tanpa RUPS untuk meredam gejolak pasar. Langkah ini diharapkan bisa menjaga stabilitas dan dorong kepercayaan investor.
Program Gerakan Minum Susu dan Makan Bergizi yang digagas oleh Kementerian Pertanian (Kementan) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, membuahkan hasil yang luar biasa.
Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta menyoroti penyerapan anggaran yang tidak maksimal disebabkan perencanaan suatu program kerja yang tidak matang.
Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Bahlil Lahadalia, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mensukseskan Pemilu 2024.
MK menolak gugatan terkait batas usia maksimal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) 70 tahun dan tidak pernah terlibat pelanggaran HAM
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah, Halikinnor, mengaku sangat merasa bangga atas kesuksesan Kontingen drumband Handep Mentaya Praja milik Pemkab Kotim yang terpilih mewakili Kalimantan Tengah.
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyebutkan peran Mahkamah Konstitusi yang sangat penting dalam gelaran negara, yaitu Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Anwar menyinggung soal perkara yang ditangani MK saat ini. Misalnya soal batas usia maksimal capres saat ini ada dua gugatan yang masuk ke MK terkait kriteria capres dan cawapres. Pertama soal batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang mendaftar sebagai capres atau cawapres.
98 pengacara yang tergabung dalam satu wadah yakni Aliansi '98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM. Gugatan itu didaftarkan ke MK, Jum'at (18/8/2023 Siang.
Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi meminta agar penginapan  untuk para Jemaah Haji Indonesia di Makkah ataupun Madinah perlu ditingkatkan ke depannya, yaitu maksimal untuk tiga orang per kamar.
Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara menduga serapan dana desa selama ini tidak maksimal, khususnya dalam bidang pelayanan publik (public service). Hal itu