Komisi D Ungkap Biang Kerok Anggaran Jakarta Tak Terserap Maksimal Karena Progam Tak Matang

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta menyoroti penyerapan anggaran yang tidak maksimal disebabkan perencanaan suatu program kerja yang tidak matang.

Catatan ini pun disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2023.

Politikus PDIP ini mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab anggaran tidak terserap maksimal adalah program yang tidak berjalan sesuai target.

“Hal-hal lain penyebab tidak terserap semua anggaran. Salah satu yang jadi sebab itu adalah proses lelang yang sangat lama di Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa. Jadi ya banyak kendala di sana. Akhirnya banyak program besar tidak bisa jalan,” ujar Ida, Selasa (30/7/2024).

Ia menjelaskan, salah satu program yang gagal di eksekusi tahun 2023 adalah pembangunan Kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara.

Berdasarkan analisa terukur oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP), pembangunan gedung Sudinhub itu tidak cukup waktu untuk dikerjakan satu tahun anggaran.

“Pembangunan gedung Sudinhub Jakarta Utara yang tidak bisa dilaksanakan karena waktunya tidak cukup. Penetapan pemenang lelangnya di BPPBJ sangat lama sehingga akhirnya tidak mungkin DCKTRP membangun hanya dengan waktu empat atau lima bulan,” jelas Ida.

Ia mengungkapkan, keterlambatan semacam itu banyak terjadi di Dinas mitra Komisi D. Batalnya pelaksanaan program kerja menyebabkan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di akhir tahun. 

“Jadi ini yang memang harus diperhatikan,” sambungnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Bappeda DKI Jakarta Deftrianov mengatakan, akan menjadikan catatan Komisi D sebagai bahan untuk mengevaluasi dan merencanakan program kerja tahun 2024 dan 2025 dengan lebih baik lagi.

“Kami mengapresiasi dan hasil pembahasan dari Komisi D akan kami jadikan bahan evaluasi,” tandas Deftrianov. (agr/ree)